Go to Top

Opini Media

Formappi Heran Sekjen DPR Ditunjuk Jadi Komisaris BUMN

Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar ditunjuk menjadi komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). Penunjukan Indra dinilai sangat merugikan DPR. “Sebagai pemegang kendali tertinggi pada bagian supporting system DPR, penunjukan Indra sebagai komisaris tentu saja membuat beban kerjanya bertambah. Itu artinya tanggung jawab sebagai pemegang kendali kesekjenan DPR akan terganggu dengan sendirinya,” kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus dalam keterangannya, Rabu (21/7/2021). Lucius …Read More

Formappi Kritik Rencana Kunker Komisi I ke Qatar: Dana Besar, Minim Hasil

Jakarta – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti rencana Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Qatar. Meski disebut telah dibatalkan, Formappi meminta agar DPR tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri selama pandemi Corona. “Saya kira kunjungan kerja yang dilakukan beramai-ramai ke luar negeri untuk tujuan apapun di tengah pandemi saat ini bukan sesuatu yang realistis untuk dilakukan. Tak ada urgensi apapun melakukan kontrol atas kerja kedubes …Read More

RUU Pemilu Bakal Dicabut

Pencabutan RUU Pemilu dari Prolegnas Prioritas 2021 menunggu Baleg. JAKARTA — DPR membuka peluang untuk mencabut usulan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu (RUU Pemilu) dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan, pihaknya kini menunggu keputusan seluruh fraksi terkait nasib revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dari Prolegnas Prioritas 2021. “Kalau semua fraksi menyepakati untuk mengedrop dalam short list prolegnas, tentu DPR akan …Read More

Soal Ambang Batas dalam RUU Pemilu, Formappi Sebut Harusnya Dibarengi dengan Revisi UU Parpol

Minggu, 31 Januari 2021 TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menyoroti soal ambang batas parlemen maupun ambang batas presiden yang alot dibicarakan antara Fraksi di DPR dalam kelanjutan RUU Pemilu. Peneliti Formappi, Lucius Karus mengatakan penyesuaian ambang batas parlemen maupun presiden perlu dipertimbangkan perubahannya. “Hal ini agar bisa mendorong tujuan penyederhanaan parpol sekaligus penguatan sistem presidensial,” kata Lucius dalam keterangannya, Minggu (31/1/2021). Namun, menurutnya, penetapan ambang batas mesti …Read More

Tidak Kunjung Tuntas, RUU Minol Dinilai Buat Bingung DPR

Senin, 25 Januari 2021 RANCANGAN Undang-Undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol (Minol) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Lambannya pengesahan RUU yang diinisiasi sejak 2016 ini diduga lantaran ada kebingungan di DPR. “DPR sendiri nampaknya kebingungan atau gamang mencermati substansi pengaturan didalamnya. Kalau jelas, tentu saja enggak butuh waktu lama untuk segera diketok,” kata Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, Minggu (24/1). Menurut dia, lambannya …Read More

Jangan hanya Akomodasi Kepentingan Elite

DPR baru saja mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di tengah pandemi covid-19. Bagaimana tanggapan Formappi? Melihat proses pembahasan RUU Cipta Kerja, kita semakin yakin proses pembahasannya sengaja dibuat tertutup. Pada tahap pembahasan tingkat I mulai terlihat RUU ini diselesaikan secara terburu-buru. Ada rapat pada Minggu (4/10) malam, kemudian Senin (5/10) sudah disahkan di paripurna. RUU yang ingin disahkan tidak dibagikan ke anggota. Terlihat draf tidak matang. Selain itu, terkesan …Read More

Formappi: Anggota DPR Positif Covid-19 Wajib Diungkap

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mengungkapkan, sampai Rabu (7/10) kemarin, ada 18 anggota DPR yang terkonfirmasi positif covid-19. Di luar jumlah tersebut, masih ada anggota DPR yang juga terpapar covid-19, namun tidak ingin diungkapkan ke publik, tanpa ada alasan yang jelas. Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), I Made Leo Wiratma menilai, seharusnya semua elemen baik pejabat, pemerintah, dan anggota DPR harus mengungkapkan kondisinya. “Jangankan seorang anggota DPR, Presiden …Read More

Formappi: Pengesahan UU Cipta Kerja Mendadak adalah Untuk Mengecoh

JAKARTA – Formappi menyatakan rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja mendadak dipercepat dari jadwal yang semula diberitahukan pada Kamis, (8/10/2020), alasan DPR karena meningkatnya Covid-19. Bagi Formappi dimajukannya jadwal itu lebih untuk mengecoh kelompok yang keberatan dengan RUU Cipta Kerja. “Sesungguhnya jadwal paripurna yang dimajukan ini lebih untuk mengecoh kelompok yang keberatan dengan RUU Cipta Kerja. Apalagi kelompok yang keberatan ini ada yang mengancam mau berdemonstrasi,” kata peneliti Formappi Forum …Read More

Sorot Proyek Lift DPR Berujung Kebakaran, Formappi Penasaran soal Anggaran

Jakarta – Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menduga ada keteledoran pihak DPR dalam peristiwa kebakaran lift di gedung Nusantara I. Formappi juga meminta agar proyek peremajaan lift di kompleks parlemen dibuka ke publik. Peneliti Formappi Lucius Karus menyoroti banyaknya masalah yang timbul pada lift di DPR. Peristiwa kebakaran yang terjadi pada Selasa (29/9) itu disebut bukan pertama kalinya. “Dari peristiwa satu ke peristiwa kebakaran yang lain, terlihat bagaimana manajemen perawatan …Read More

Formappi: Tinggi Rendahnya Partisipasi Pemilih Tergantung Penanganan Covid-19

Tinggi rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 bergantung pada keberhasilan penanganan pandemi Covid-19. Semakin baik penanganan wabah itu, potensi tingginya partisipasi juga makin besar. Sebaliknya, makin buruk keadaan pandemi, makin rendah partisipasi pemilih. Itu dikatakan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus Minggu (27/9/2020). Dia menyatakan, cuitan Azyumardi Azra tentang sikap politiknya untuk tidak mencoblos pada 9 Desember tak berpengaruh luas. Masyarakat punya pilihan dan sikap politik sendiri. …Read More

Pasangan Pelanggar Protokol Kesehatan Kudu Diumumkan

KPU dan Bawaslu didesak mengumumkan nama-nama pasangan calon (paslon) yang diduga melanggar protokol kesehatan di tahapan pendaftaran Pilkada 2020. Asas transparansi harus dijunjung tinggi agar rakyat mendapat referensi tambahan sebelum memilih pemimpin. Bawaslu telah mengumumkan, di 243 daerah telah terjadi pelanggaran di masa pendaftaran. Sebanyak 316 paslon diduga melanggar protokol kesehatan. “Pelanggaran terjadi di 243 dari 270 daerah. Jumlah paslon melanggar ada 316,” ujar Komisioner Bawaslu Fritz E Siregar, pekan …Read More

Formappi Harap DPR Tingkatkan Kinerja di HUT ke-75

JAKARTA — Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus berharap DPR semakin meningkatkan kinerjanya di usia ke-75. Khususnya, tiga fungsi DPR yakni pengawasan, legislasi, dan budgeting atau anggaran. “Para anggota DPR harus termotivasi agar semakin meningkatkan tugas pengawasan, anggaran, dan legislasi yang semuanya harus berpihak pada rakyat,” ujar Lucius lewat pesan singkat, Ahad (30/8). DPR sudah melewati proses transformasi dalam peran dan fungsinya, di usianya ke-75 ini. Salah …Read More