Go to Top

Blog Archives

Formappi Heran Sekjen DPR Ditunjuk Jadi Komisaris BUMN

Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar ditunjuk menjadi komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). Penunjukan Indra dinilai sangat merugikan DPR. “Sebagai pemegang kendali tertinggi pada bagian supporting system DPR, penunjukan Indra sebagai komisaris tentu saja membuat beban kerjanya bertambah. Itu artinya tanggung jawab sebagai pemegang kendali kesekjenan DPR akan terganggu dengan sendirinya,” kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus dalam keterangannya, Rabu (21/7/2021). Lucius …Read More

Formappi Kritik Rencana Kunker Komisi I ke Qatar: Dana Besar, Minim Hasil

Jakarta – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti rencana Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Qatar. Meski disebut telah dibatalkan, Formappi meminta agar DPR tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri selama pandemi Corona. “Saya kira kunjungan kerja yang dilakukan beramai-ramai ke luar negeri untuk tujuan apapun di tengah pandemi saat ini bukan sesuatu yang realistis untuk dilakukan. Tak ada urgensi apapun melakukan kontrol atas kerja kedubes …Read More

RUU Pemilu Bakal Dicabut

Pencabutan RUU Pemilu dari Prolegnas Prioritas 2021 menunggu Baleg. JAKARTA — DPR membuka peluang untuk mencabut usulan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu (RUU Pemilu) dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan, pihaknya kini menunggu keputusan seluruh fraksi terkait nasib revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dari Prolegnas Prioritas 2021. “Kalau semua fraksi menyepakati untuk mengedrop dalam short list prolegnas, tentu DPR akan …Read More

Soal Ambang Batas dalam RUU Pemilu, Formappi Sebut Harusnya Dibarengi dengan Revisi UU Parpol

Minggu, 31 Januari 2021 TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menyoroti soal ambang batas parlemen maupun ambang batas presiden yang alot dibicarakan antara Fraksi di DPR dalam kelanjutan RUU Pemilu. Peneliti Formappi, Lucius Karus mengatakan penyesuaian ambang batas parlemen maupun presiden perlu dipertimbangkan perubahannya. “Hal ini agar bisa mendorong tujuan penyederhanaan parpol sekaligus penguatan sistem presidensial,” kata Lucius dalam keterangannya, Minggu (31/1/2021). Namun, menurutnya, penetapan ambang batas mesti …Read More

Tidak Kunjung Tuntas, RUU Minol Dinilai Buat Bingung DPR

Senin, 25 Januari 2021 RANCANGAN Undang-Undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol (Minol) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Lambannya pengesahan RUU yang diinisiasi sejak 2016 ini diduga lantaran ada kebingungan di DPR. “DPR sendiri nampaknya kebingungan atau gamang mencermati substansi pengaturan didalamnya. Kalau jelas, tentu saja enggak butuh waktu lama untuk segera diketok,” kata Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, Minggu (24/1). Menurut dia, lambannya …Read More

Ucapan Ribka Berbahaya, Formappi: Jangan Bawa Urusan Rumah Tangga ke DPR

SuaraJakarta.id – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus menilai anggota Komisi IX dari PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning hanya membuat kegaduhan di masyarakat karena terang-terangan menolak untuk disuntik vaksin Corona (Covid-19). Terkait hal itu, Ribka pun diminta tak membawa urusan rumah tangga terkait sikap penolakaannya terhadap vaksin Covid-19 dalam rapat kerja (raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Menteri Kesehatan, Budi Gunadi di DPR RI, Selasa kemarin. Lucius menganggap …Read More

Formappi Soroti Sikap Azis tak Teken Surat RDP Djoko Tjandra

Jakarta, 21 Juli 2020 Formappi Soroti Sikap Azis tak Teken Surat RDP Djoko Tjandra Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin tak menandatangani surat izin rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III terkait kasus buron kasus korupsi cessie (hak tagih) Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai hal tersebut berlebihan. Rapat pada masa reses merupakan hal yang lumrah di parlemen. Apalagi, jika tema pembahasan rapat merupakan hal …Read More

MA TIDAK BISA MEMBATALKAN HASIL PILPRES

MA TIDAK BISA MEMBATALKAN HASIL PILPRES M. DJADIJONO Peneliti Senior FORMAPPI Pengantar Sebagaimana beredar berita di media massa, pada 24 Juni 2020 terjadi demo di depan gedung DPR menentang Rancangan Undang-undang tentang Haluan Idelogi Pancasila (RUU HIP) yang juga menuntut MPR melakukan Sidang Istimewa untuk memberhentikan Presiden Joko Widodo. Sumber Tidak lama kemudian, pada 3 Juli 2020 masyarakat dikejutkan oleh unggahan putusan Mahkamah Agung (MA) No. 44P/HUM/2019 tertanggal 28 Oktober …Read More