Go to Top

MA TIDAK BISA MEMBATALKAN HASIL PILPRES

MA TIDAK BISA MEMBATALKAN HASIL PILPRES
M. DJADIJONO
Peneliti Senior FORMAPPI

Pengantar

Sebagaimana beredar berita di media massa, pada 24 Juni 2020 terjadi demo di depan gedung DPR menentang Rancangan Undang-undang tentang Haluan Idelogi Pancasila (RUU HIP) yang juga menuntut MPR melakukan Sidang Istimewa untuk memberhentikan Presiden Joko Widodo. Sumber Tidak lama kemudian, pada 3 Juli 2020 masyarakat dikejutkan oleh unggahan putusan Mahkamah Agung (MA) No. 44P/HUM/2019 tertanggal 28 Oktober 2019 atas permohonan yang diajukan oleh Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan pada 13 Mei 2019 terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (7) PKPU No. 5 Tahun 2019.  Sebab menurut pemohon, KPU telah  menambah norma baru yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yakni ketentuan dalam Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Terhadap permohonan tersebut, pada 28 Oktober 2019, meskipun dengan tidak dihadiri oleh para pihak,  Mahkamah Agung memutuskan hal-hal berikut: “(1) Mengabulkan permohonan pengujian hak uji materiil dari Para Pemohon untuk sebagian; (2) Menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (3)  Menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; (4) Menyatakan Permohonan Para Pemohon untuk selebihnya tidak diterima; (5) Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara; (6) Menghukum Termohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00”. Sumber

Sebagai catatan perlu diketahui bahwa Pasal 3 ayat 7 PKPU No. 5/2019 berbunyi: “Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Calon terpilih.” Sebaliknya, pasal 416 UU No. 7/2017 menyatakan hal-hal berikut: “(1) Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia; (2) Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; (3) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; (4) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang; (5) Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.”

Putusan MA mengabulkan permohonan pengujian atas PKPU tersebut berpeluang ditafsirkan sebagai pembatalan kemenangan pasangan calon (Paslon) Joko Widodo – Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf) dalam Pilpres 17 April 2019. Tetapi pertanyaannya adalah apakah putusan MA tersebut dapat membatalkan kemenangan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019? Jika tidak dapat membatalkan, apakah yang menjadi landasan berpikirnya? Pertanyaan itulah yang akan ditelaah artikel ini.

Vox Populi Vox Dei

          Pemilu Pasangan Calon (Paslon) Presiden-Wakil (Pilpres) yang diajukan oleh Partai Politik (Parpol) atau Gabungan Parpol secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/UUD 1945), pada dasarnya merupakan pelaksanaan hak dan kedaulatan rakyat yang paling nyata. Kecuali itu Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.

Berdasarkan aturan tersebut, pada 17 April 2019 rakyat pemilik kedaulatan yang berhak memilih di 34 provinsi di Indonesia telah menentukan pilihannya terhadap salah satu dari dua Paslon Presiden yang diajukan oleh gabungan Parpol peraih kursi di DPR hasil Pemilu 2014, yaitu: Paslon No. 01 (Joko Widodo – Ma’ruf Amin) dicalonkan oleh PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, PKB; dan Pasalon No. 02 (Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno) yang dicalonkan oleh Partai Gerindra, PKS, PAN serta Partai Demokrat. Hasil akhirnya adalah: Paslon No. 01 mendapatkan  85.607.362 (55,50%) sedangkan pemilih, sedangkan Paslon No. 02 mendapatkan 68.650.239 (44,50%). Hasil tersebut diadminisrasikan oleh KPU dalam Keputusan KPU No. 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019. Sumber. Perolehan suara kedua paslon itu adalah suara rakyat pemilik kedaulatan. Menurut J.J. Rousseau, suara rakyat adalah suara Tuhan, Vox Populi Vox Dei.

Terhadap hasil pilihan rakyat tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, pihak Paslon yang kalah suara pun telah mengajukan permohonan atau gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).  Alasannya karena menurut penggungat, dalam pelaksanaan Pilpres 17 April 2019 telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Sumber Permohonan tersebut diajukan pada 24 Mei 2019 dan perbaikannya dilakukan pada 10 Juni 2019, tercatat di registrasi MK dengan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019.

Untuk mengadili perselisihan hasil Pilpres 2019 ini, Majelis Hakim Mahkamah Kontsitusi melakukan persidangan secara marathon, bahkan sampai dini hari sejak 14 Juni 2019 sampai dengan  27 Juni 2019. Berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, permusyawaratan para hakim Mahkamah Konstitusi akhirnya pada 27 Juni 2019 memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Putusan tersebut dituangkan ke dalam putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 ayat (1) yang antara lain menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Wewenang pengadili perselihan hasil Pemilu diperintahkan oleh Konstitusi. Sebaliknya Mahkamah Agung tidak berwenang mengadili perselisihan hasil Pemilu. Sebab menurut Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Agung hanya berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Sementara itu, Undang-undang yang mengatur kewenangan Mahkamah Agung, antara lain UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun UU No. 14/1985 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UU No. 3/2009 tentang Mahkamah Agung, tidak memberikan kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil Pemilu.

Pasal 20 ayat (2) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun Pasal 31 UU No. 14/1985 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UU No. 3/2009 tentang Mahkamah Agung hanya menyatakan  bahwa Mahkamah Agung berwenang: a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain; b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Sedangkan pada Pasal 20 ayat (3) hanya disebutkan: “Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada Tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.” Sekali lagi disitu nampak bahwa Mahkamah Agung tidak diberikan wewenang untuk menyatakan sah atau tidaknya hasil Pemilu, termasuk Pilpres.

Penutup

          Berdasarkan telaah yang telah dilakukan di depan dapatlah diambil beberapa kesimpulan seperti berikut: pertamamenurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Dalam pada itu karena permohonan mengadili perselisihan hasil Pilpres 2019 telah diputus oleh MK pada 27 Juni 2019, maka putusan Mahkamah Agung No. 44P/HUM/2019 tertanggal 28 Oktober 2019 tidak bisa membatalkan kemenangan Paslon Jokowi-Ma’ruf dalam Pilpres 17 April 2019. Apalagi putusan MA tersebut keluar beberapa bulan setelah MK memutuskan perselisihan hasil Pilpres.

Kedua, putusan Mahkamah Agung tidak bersifat retroaktif atau berlaku surut. Karena itu putusan Mahkamah Konstutusi yang sudah lebih dahulu ditetapkan tidak mungkin gugur oleh putusan Mahkamah Agung.

Ketiga, pengajuan permohonan ke Mahkamah Agung oleh Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan adalah menyangkut aturan main pemilu yang dikeluarkan oleh penyelenggara Pemilu (KPU), yakni sebatas Pasal 3 ayat (7) PKPU No. 5/2019, bukan terkait penentuan sah atau tidaknya hasil Pemilu Presiden yang merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi. Jadi keduanya memiliki wewenang dan  substansi pengaduan yang berbeda.

Keempat, penyusunan PKPU No. 5/2019 itupun telah melalui proses yang cukup panjang, disertai uji publik dan telah dikonsultasikan kepada pihak DPR. Karena itu kesahihannya dapat diyakini sudah teruji.

Kelima, pengunggahan Putusan MA pada 3 Juli 2020 dalam situs mahkamahagung.go.id di tengah adanya unjuk rasa masyarakat yang meminta MPR melakukan Sidang Istimewa untuk memberhentikan Presiden Joko Widodo justru berpeluang dimanfaatkan oleh pihak-pihak penentang vox populi vox Dei.

Keenam, menyimak salah satu rumusan yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 44P/HUM/2019 adalah bahwa Putusan Mahkamah Konstutusi No. 50/PUU-XII/2014 adalah pengujian terhadap Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Calon Wakil Presiden, dan Undang-undang tersebut telah dicabut dan diganti dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka hukum yang terbaru  mengesampingkan hukum yang lama. Karena itu, pekerjaan rumah bagi DPR hasil Pemilu 2019 adalah perlu mempelajari putusan Mahkamah Agung tersebut terkait perlunya memasukkan klausul tentang penentuan kemenangan Paslon Presiden-Wakil Presiden jika hanya ada dua pasangan.

Jakarta, 14 Juli 2020

, , , , ,