Go to Top

Sindir 3 Menteri Urus Parpol di Hari Kerja, Formappi Ungkit Corona

Jakarta – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) turut menyindir tiga menteri Jokowi ikut dalam pertemuan politik antara Partai NasDem dan Golkar di tengah jam kerja. Formappi mengungkit soal isu corona (Covid-19) sebagai pekerjaan yang mestinya ditangani serius oleh para menteri di hari kerja.

“Bagi saya yang menjadi soal adalah tanggung jawab etis para menteri tersebut. Bahwa mungkin secara aturan mereka tak melanggar aturan tertentu, akan tetapi menjadi soal ketika para menteri itu justru asyik mengurus parpol ketika begitu banyak pekerjaannya sebagai menteri kabinet menuntut keseriusannya bekerja,” ujar Peneliti Formappi, Lucius Karus, saat dihubungi detikcom, Senin (9/3/2020).

Ia menilai seharusnya para menteri memprioritaskan urusan pelayanan publik dibandingkan urusan parpol. Apalagi saat ini Indonesia tengah dilanda virus Corona.

“Tanggung jawab etis para menteri pada tugasnya yang dituntut untuk memastikan pelayanan publik menjadi prioritas, bukan urusan parpol sendiri. Tanggung jawab etis itu semakin relevan dibicarakan ketika saat ini negeri kita sedang di puncak krisis terkait dengan antisipasi virus corona. Situasi itu sesungguhnya memerlukan kerja serius para menteri untuk menyumbangkan pekerjaan terbaiknya demi mengatasi krisis karena wabah corona tersebut,” sambungnya.

Lucius mengatakan pemerintah saat ini dituntut membuktikan pada publik untuk dapat mengatasi dan mengantisipasi virus corona. Menurutnya, saat ini bukan waktu yang tepat bagi para stakeholder untuk mengurusi urusan partai.

“Kondisi krisis karena corona itu tentu saja bukan waktu yang tepat bagi jajaran pemerintah terutama para menterinya untuk mengurusi tetek bengek persoalan internal parpol masing-masing, atau beranjangsana ke parpol lain demi urusan partai,” ujarnya.

Menurutnya, urusan internal parpol hanya untuk kepentingan internal parpol, tetapi tidak untuk publik apalagi di tengah kondisi saat ini. Ia berharap Presiden Jokowi dapat melakukan tindakan terhadap menteri yang bersangkutan terkait hal ini.

“Karenanya tentu saja nampak mengecewakan ketika parpol malah berasyik ria mengurusi parpol di saat publik tengah dihantui kecemasan karena kasus corona. Apalagi untuk urusan parpol itu, parpol melibatkan menteri yang seharusnya sedang fokus pada urusan publik dalam mengatasi wabah corona,” ucap Lucius.

“Ini sih mestinya Presiden yang bersuara. Tetapi saya kira Presiden pasti tidak akan bersuara karena sejak awal ia sudah seperti memberikan keleluasaan kepada para menteri untuk merangkap jabatan dengan parpol. Inilah efeknya. Kita berharap saja, pemerintah atau Presiden tidak akan dimarahi publik jika kerja mereka melakukan pencegahan wabah corona tidak berhasil,” imbuhnya.

Ia menyebut persoalan menteri-menteri yang ikut dalam pertemuan politik di hari kerja bukan kali pertama. Ia menuntut konsistensi Presiden Jokowi terkait menteri yang berasal dari parpol.

“Kunci utama terkait konsistensi kerja para menteri yang berasal dari parpol itu ada di Presiden sendiri. Ketika Jokowi sudah tak setegas di periode pertama dalam membatasi menteri yang merupakan elit partai, pada saat itu juga kita sesungguhnya sudah diminta untuk menerima kenyataan jika para menteri yang merupakan elit partai potensial memanfaatkan jam kerja untuk urusan partai,” ungkapnya.

Sebelumnya Ketum Partai NasDem Surya Paloh menyambangi kantor DPP Golkar. Pertemuan ini melibatkan tiga menteri.

Surya Paloh dan sejumlah elite NasDem tiba di kantor DPP Golkar sekitar pukul 11.11 WIB, Senin (9/3/2020) hari ini. Salah satu elite NasDem yang ikut adalah Menkominfo Johnny G Plate, yang juga Sekjen NasDem.

Kedatangan rombongan NasDem disambut langsung oleh Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang notabene adalah Menko Perekonomian. Wakil Ketua Umum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita juga ikut menyambut. Seperti diketahui Agus adalah Menteri Perindustrian.

Selain itu, ada pula Waketum Golkar yang juga Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin, Ketua DPP Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily, dan Ketua DPP Golkar yang juga Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid turut mendampingi Airlangga. Sumber 

Respons Airlangga

Airlangga mengatakan kerja menteri tidak terpaku pada waktu. Bahkan, kata dia, seringkali menteri bekerja hingga larut malam. “Jadi malem pun kita kerja,” katanya.

“Kalau menteri itu kerjanya tidak sesuai dengan waktu,” kata Airlangga yang juga Menko Perekonomian itu di Kantor DPP Golkar, Jalan Neli Kemanggisan, Jakarta Barat, Senin (9/3/2020).

Sebelumnya, Airlangga bertemu dengan Ketum Partai NasDem Surya Paloh. Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua Umum Golkar yang juga Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita turut mendampingi Airlangga. Sementara Paloh didampingi Sekjen NasDem yang juga Menkominfo Johnny G Plate.

Pertemuan di tengah jam kerja yang melibatkan 3 menteri Jokowi itu pun disindir Formappi. Formappi mengungkit soal isucorona (Covid-19) sebagai pekerjaan yang mestinya ditangani serius oleh para menteri di hari kerja. Sumber

Pembelaan Golkar

Jakarta – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik Menko Perekonomian yang juga Ketum Golkar Airlangga Hartarto terkait pertemuan dengan Partai NasDem di jam kerja. Golkar membela sang ketum.

“Pertemuan antara Ketum Partai Golkar yang juga Menteri Perekonomian RI dengan Ketum Partai NasDem Surya Paloh itu juga bagian dari kerja untuk bangsa dan negara. Yang dibicarakan dan dibahas dalam pertemuan itu terkait dengan isu-isu yang dihadapi bangsa ini yang memerlukan dukungan partai politik,” kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, kepada detikcom, Senin (9/3/2020).

“Kami membahas tentang penyelesaian penanganan Covid-19, membicarakan tentang Omnibus Cipta Kerja, dan hal-hal yang terkait kebijakan pemerintahan yang perlu kesamaan langkah dan persepsi antara partai politik pendukung pemerintah,” sambungnya.

Ace mengatakan pertemuan itu juga membahas terkait antisipasi dampak Corona terhadap ekonomi. Selain itu, ia menyebut pada pertemuan itu juga membahas proses politik di DPR terkait Omnibus Law.

“Apa yang dilakukan Pemerintah dengan mengambil langkah-langkah strategis untuk mengurangi dampak global Corona kepada ekonomi dalam negeri juga menjadi pembahasan dalam pertemuan tadi,” ungkap Ace.

“Kami juga membahas lebih mendalam soal bagaimana Omnibus Law Cipta Kerja. Kami menyepakati bahwa Omnibus Law Cipta Kerja ini merupakan bagian transformasi strutural ekonomi kita agar dapat menciptakan lapangan kerja sebesar-besarnya untuk rakyat. Kami ingin memastikan bahwa proses politik pembahasan Omnibus Law di DPR bisa berjalan dengan baik,” imbuhnya. Sumber

, , ,