Go to Top

Persiapan Pilkada 2020 Dinilai Kurang Meyakinkan

Jakarta, Beritasatu.com – Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai, persiapan Pilkada serentak yang dilakukan 9 Desember 2020 kurang meyakinkan. Hal itu ditandai dengan masih banyaknya kekurangan terhadap persiapan tahapan Pilkada yang mulai dibuka kembali pada Senin (15/6/2020) besok.
“Persiapan Pilkada 2020 ini tak begitu meyakinkan. Banyak hal atau persiapan teknis yang belum siap,” kata Lusius di Jakarta, Minggu (14/6/2020).
Lucius menjelaskan, ketersediaan alat kesehatan seperti alat pelindung diri (APD), masker, hand sanitizer, dan lain-lain belum jelas pengadaannya. Tidak jelas siapa yang mengadakan, apakah penyelenggara pilkada atau pemerintah. Belum tahu kapan lelang atau tender alat-alat tersebut dan kapan didistribusikan ke daerah yang melaksanakan pilkada.

“Perlengkapan-perlengkapan seperti itu rasanya mendesak sekarang ini. Karena pilkada digelar di tengah pandemi virus corona atau Covid-19,” ujarnya.
Lucius mengakui, penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi Covid-19 memang membuat banyak persiapan teknis tidak bisa diputuskan dengan cepat oleh KPU. Dalam urusan teknis terkait dengan penyesuaian dengan protokol Covid-19, KPU harus selalu berkonsultasi dengan Gugus Tugas, Kementerian Kesehatan (Kemkes) dan DPR.

Proses konsultasi sendiri sangat bergantung pada perkembangan penanganan Covid-19. Akibatnya, persiapan teknis terkait dengan penerapan protokol dalam tahapan pilkada sangat dinamis.

“Adapun yang mendesak dalam konteks sekarang adalah kesiapan dukungan anggaran yang memperhitungkan kedinamisan perkembangan penanganan Covid-19,” tegas Lucius Karus.

Lucius menambahkan, tahapan Pilkada 2020 memang serba darurat karena ada wabah virus corona. Dalam kondisi seperti itu, harus ada kriteria dan tolak ukur dalam setiap tahapan. Kriteria dan tolak ukur itu membantu penyelenggara dalam bekerja.

“Dengan kriteria tersebut, berbagai dinamika teknis penyelenggaraan bisa mengalahkan aspek kualitas. Ini yang harus dilakukan KPU sebagai rujukan atas penyelenggaraan pilkada yang tetap mengacu pada misi menjamin kualitas proses dan hasil pemilu,” saran Lucius. Sumber 

, , , ,