Go to Top

Pasangan Pelanggar Protokol Kesehatan Kudu Diumumkan

KPU dan Bawaslu didesak mengumumkan nama-nama pasangan calon (paslon) yang diduga melanggar protokol kesehatan di tahapan pendaftaran Pilkada 2020. Asas transparansi harus dijunjung tinggi agar rakyat mendapat referensi tambahan sebelum memilih pemimpin.

Bawaslu telah mengumumkan, di 243 daerah telah terjadi pelanggaran di masa pendaftaran. Sebanyak 316 paslon diduga melanggar protokol kesehatan. “Pelanggaran terjadi di 243 dari 270 daerah. Jumlah paslon melanggar ada 316,” ujar Komisioner Bawaslu Fritz E Siregar, pekan lalu.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus meminta Bawaslu dan KPU mengumumkan paslon melanggar protokol kesehatan. Hal ini untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pemilih pada pencoblosan 9 Desember mendatang.

“KPU dan Bawaslu harus berani mengumumkan paslon melanggar ketentuan protokol. Pengumuman secara terbuka dengan menyebutkan keterangan paslon pelanggar aturan. Itu bisa menjadi kampanye politik yang bisa jadi bahan bagi publik menentukan pilihan,” ujarnya.
Dia mengatakan, merinci angka paslon pelanggar aturan protokol kesehatan tidaklah cukup. Nama-nama pelanggar juga harus dibuka ke publik agar para paslon juga malu akibat perbuatannya. “Masifnya pelanggaran menimbulkan pesimisme akan keberhasilan Pilkada 2020, baik sebagai hajatan demokrasi maupun sebagai bagian dari upaya pemerintah atasi pandemi,” jelas Lucius.

Menurutnya, ekspresi para paslon yang ditunjukkan dengan mengumpulkan massa menegaskan kerdilnya nilai kepemimpinan mereka. Ketika mereka tanpa beban mengorbankan massa yang berkumpul dalam proses pendaftaran, para kandidat hanya membuka kedok buruk sebagai pemburu kekuasaan. Demi kekuasaan, mereka mau mengorbankan pemilih atau rakyat tertular Covid 19. “Ini modal buruk bagi pemimpin. Ini tipikal pemimpin tak peduli pada rakyat,” tegasnya.

Sementara, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mendorong Bawaslu membuat aturan tegas dan sanksi hukum bagi pelanggar protokol kesehatan selama tahapan Pilkada 2020. Ini bercermin dari masih banyaknya paslon melanggar di masa pendaftaran. Komisi II mendesak aturan itu sudah dibuat paling lambat 14 September 2020. “Selambatlambatnya 14 September 2020, sehingga dapat menjamin keselamatan peserta, penyelenggara pemilu dan pemilih,” ujarnya.

Komisi II DPR juga meminta Mendagri mengoptimalkan koordinasi dan pengawasan bersama institusi terkait seperti pemda, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 agar bisa mengantisipasi klaster baru di pilkada. Sementara, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam keterangannya menyatakan, telah mengumumkan 72 bapaslon yang diduga melanggar protokol kesehatan di masa pendaftaran pilkada. Tapi, sesuai kewenangannya, nama yang diumumkan itu hanya calon dari unsur petahana. Sumber

, , , ,