Go to Top

MENCATAT PERILAKU ANGGOTA DPR YANG MEMALUKAN

MENCATAT PERILAKU ANGGOTA DPR YANG MEMALUKAN
M. DJADIJONO
Peneliti Senior FORMAPPI

Pengantar

Salah satu “prestasi” anggota DPR yang menarik untuk dicatat adalah perilakunya di ruang rapat terhadap mitra kerja maupun sesama anggota yang memalukan. Beberapa diantaranya seperti berikut: pertama, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR 30 Juni 2020 dengan Direktur Utama Holding Pertambangan BUMN MIND.ID, Oreas Petrus Moeldak yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII, Alex Noerdin, salah seorang anggota Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Nasir, marah-marah sambil menggebrak meja dan mengusir Dirut dari ruang sidang (https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2020/07/01/ketika-rapat-di-dpr-panas-anggota-dewan-gebrak-meja-bos-perusahaan-bumn-diusir).

Lebih memalukan lagi adalah bahwa seusai marah-marah dan mengusir mitra kerjanya, anggota Dewan justru meminta agar dalam menyalurkan Corporate Social Responsibility (CSR)/tanggung jawab sosial perusahaan, BUMN berkoordinasi dengan Sekretariat Komisi VII DPR agar CSR tersebut bisa dibagikan ke daerah pemilihannya/dapilnya (Editorial Media Indonesia, 3 Juli 2020). Permintaan jatah CSR oleh Muhammad Nasir untuk daerah pemilihannya (Riau) pernah pula dilakukan pada 29 Januari 2020 dalam RDP Komisi VII dengan Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati. Dengan tanpa malu-malu Nasir menyatakan malu pulang ke dapil tanpa membawa bantuan. Dia bertanya kepada Dirut Pertamina apakah polanya dibuat seperti tahun lalu? Namun tidak ditanggpi oleh Nicke Widyawati (https://kumparan.com/kumparanbisnis/rapat-dengan-pertamina-anggota-dpr-minta-jatah-csr).

Kedua, permintaan CSR dari mitra kerjanya dilakukan pula oleh level Wakil Ketua Komisi VII dari Golkar, Alex Noerdin dan Ramson Siagian dari Partai Gerindra dalam RDP dengan Holding Pertambangan BUMN pada 30 Juni 2020. Mereka menyatakan bahwa untuk penyaluran CSR diluar yang sudah dilakukan, diminta berkoordinasi dengan Sekretariat Komisi VII DPR RI agar CSR ini disalurkan ke dapil-dapil anggota Komisi VII (https://www.cnbcindonesia.com/news/20200701150754-4-169433/rapat-rapat-komisi-vii-dpr-mind-id-yang-berujung-minta-csr).

Marah-marahnya anggota DPR di ruang sidang bukan hanya terjadi di Komisi VII, tetapi pernah pula terjadi di Komisi IX ketika melakukan RDP dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada 20 Januari 2020. Komisi IX geram dan menyerukan tidak melanjutkan rapat dengan BPJS Kesehatan karena persoalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tak kunjung tuntas padahal sudah berulangkali dilakukan pertemuan (https://money.kompas,com/read/2020/01/20/162000426/kp,isi-ix-dpr-geram-serukan-tak-lanjutkan-rapat-dengan-bpjs-kesehatan).

Jika dirunut ke belakang, panas dan ricuhnya RDP Komisi VII dengan mitra kerjanya ternyata pernah terjadi pula pada DPR periode 2014-2019, yaitu dalam RDP  dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) beserta 293 pengusaha tambang minerba pada 19 Maret 2019. Kericuhan terjadi karena para undangan tidak kebagian tempat duduk dan oleh Wakil Ketua Komisi VII, Muhammad  Nasir dikatakan bahwa yang bukan Direktur Utama diminta menunggu di luar (https://m.detik.com/finance/energi/d-4474958/sebelum-dimulai-rapat-dpr-dan-pengusaha-tambang-ricuh).

Ketiga, perilaku anggota DPR diruang rapat yang tidak kalah memalukan terjadi pula pada Raker Komisi VII dengan Menteri ESDM, Sudirman Said,  8 April 2015, dua anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Demokrat (Wakil Ketua Komisi VII, Mulyadi) dengan anggota Komisi VII Fraksi PPP (Mustofa Siregar) baku hantam hanya karena tersinggung diingatkan oleh pimpinan rapat agar tidak bicara berlama-lama (https://m.cnnindonesia.com.ekonomi.20159408181539-8545179/ta-terima-ditegur-anggota-komisi-vii-dpr-baku-hantam).

Keempat, terjadi pula perilaku anggota DPR yang menjengkelkan dan membuat marah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX pada 11 Juni 2020. Penyebabnya karena dua hal, yaitu karena: pembahasannya tidak sesuai dengan agenda yang tertera dalam undangan, dan adanya tingkah anggota DPR yang dinilai tidak sopan, yakni pergi begitu saja seusai mencecar dengan pertanyaan-pertanyaan kepadanya. Mantan Mendikbud itu juga meminta DPR untuk tidak bertindak sewenang-wenang dengan seenaknya memarahi menteri, apalagi dengan durasi waktu yang begitu lama. Menko PMK minta teman-teman, bapak ibu yang terhormat berdisiplin juga. Cobalah ditetapkan juga batas bicara. Menko PMK kemudian menyindir bahwa anggota DPR kerjaannya hanya bicara, namun tak pernah memikirkan orang lain yang ingin bekerja (https://www.law-justice.co/artikel/87930/tak-sopan-menteri-jokowi-marah-dan-minta-anggota-dpr-tak-pergi/).

Permasalahan

Pertanyaan yang muncul dari masyarakat atas marah-marahnya anggota DPR di rapat dengan mitra kerjanya itu antara lain adalah: apakah yang dipersoalkan seluruhnya menyangkut pembelaan dan perjuangan untuk rakyat ataukah hanya untuk aksi-aksian ingin unjuk kekuasaan DPR atau bahkan hanya untuk menaikkan daya tawar anggota yang bersangkutan kepada mitra kerjanya?

Keributan dalam rapat disertai dengan pengusiran pihak yang diundang DPR itu apakah tidak melanggar kode etik yang disusun DPR sendiri? Jika melanggar kode etik, tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terhadap para anggota DPR yang melanggar kode etik? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan dianalisis tulisan ini.

Melacak Pokok Persoalan Keributan

Berdasarkan berita-berita yang dikutip di depan, pokok persoalan yang dijadikan alasan keributan oleh anggota DPR dalam ruang rapat setidaknya menyangkut dua hal, yaitu: pertama, yang diributkan memang hal yang terkait dengan pembelaan terhadap kepentingan rakyat banyak, misalnya masalah ketidak setujuan Komisi IX terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Namun kekritisan dan pembelaan kepentingan rakyat tersebut tidak berujung heppy ending bagi rakyat yang diwakilinya. Sebab Komisi IX DPR tidak melanjutkan sikapnya dengan menggunakan hak dan kewenangannya dalam pengawasan, seperti hak interpelasi, hak angket sampai dengan penggunaan hak menyatakan pendapat. Tidak pula membentuk Panja apalagi Pansus Angket terhadap kebijakan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Hal yang kedua, dan itu yang lebih banyak terjadi adalah bahwa pangkal persoalan yang diributkan bukanlah terkait dengan pembelaan terhadap rakyat, tetapi hanya masalah ketersinggungan antar sesama anggota. Ada pula keributan yang disebabkan oleh ketidak puasan atas penjelasan mitra kerjanya. Sekalipun begitu ujung-ujungnya justru ada meminta sesuatu dari mitra kerjanya berupa jatah CSR untuk dibagikan di daerah pemilihan para anggota Komisi VII.

Pelanggaran Kode Etik

          Memarahi bahkan mengusir mitra kerja yang diundang DPR dalam rapat, melanggar pasal 3 ayat (1) dan (4) Kode Etik DPR yang antara lain menyatakan bahwa: “Anggota harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat; Anggota harus menjaga nama baik dan kewibawaan DPR.”

Sementara itu permintaan CSR dari Holding BUMN berkoordinasi dengan Sekretariat Komisi VII serta dibagi-bagi ke dapil para anggota Komisi VII sebagaiman dikemukakan oleh Wakil Ketua Komisi VII, Alex Noerdin melanggar pasal 4 Kode Etik yang menyatakan: “(1) Anggota harus bersikap profesional dalam melakukan hubungan dengan Mitra Kerja; (2) Anggota dilarang melakukan hubungan dengan Mitra Kerjanya untuk maksud tertentu yang mengandung potensi korupsi, kolusi dan nepotisme.” Kecuali itu permintaan CSR dari Holding BUMN oleh Komisi VII untuk dapil para anggotanya juga melanggar pasal 2 ayat (1) Kode Etik yang menyatakan: “Anggota dalam setiap tindakannya harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan.”  Dengan permintaan CSR hanya untuk dapil para anggota Komisi VII berarti meninggalkan dapil anggota Komisi lain dan berarti pula hanya mengutamakan daerahnya sendiri. Jika permintaan seperti itu dikabulkan berpeluang menimbulkan ketidak adilan dan iri hati bagi para anggota Komisi “air mata” yang tidak bermitra dengan BUMN-BUMN kaya seperti Komisi I, II, III, VII, IX dan X.

Kasus adanya anggota DPR yang meninggalkan ruang rapat seusai mencecar Menko PMK merupakan pelanggaran atas pasal 9 ayat (3) Kode Etik bahwa “Anggota harus mendengar dengan penuh perhatian atas keterangan para pihak dan masyarakat yang diundang dalam Rapat atau acara DPR.”

Berpotensi Dobel dengan UP2DP

Permintaan CSR dari BUMN mitra kerjanya juga berpeluang terjadinya pendobelan dengan usulan pembangunan daerah pemilihan. Sebab dalam Peraturan DPR No. 4 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan antara lain diatur bahwa Anggota DPR, baik perseorangan maupun bersama-sama dengan anggota lain berhak mengajukan ataupun memperjuangkan usulan program pembangunan daerah pemilihannya.

Usulan program pembangunan daerah pemilihan disampaikan kepada Pimpinan DPR melalui Pimpinan Fraksi untuk kemudian diintegrasikan ke dalam program pembangunan nasional dalam APBN. Usulan program diputuskan dalam rapat paripurna DPR dan disampaikan kepada Presiden (Pasal 3, 6, dan 9).

Kecuali itu, dalam pasal 16 Peraturan DPR No. 4/2015 juga dikemukakan bahwa setiap anggota DPR yang mengusulkan program memberitahukan kepada konstituennya di dapilnya tentang perkembangan pembahasan usulannya dan berkoordinasi dengan pemerintah dengan pemerintah daerah  kabupaten/kota untuk memastikan usulan programnya dilaksanakan.

Penutup

Mengacu pada kode etik sebagaimana dikutip di depan, terhadap perilaku anggota DPR yang memarahi bahkan mengusir mitra kerja yang diundang Komisinya ataupun meninggalkan ruang rapat setelah bertanya kepada mitra kerjanya, kiranya cukup banyak pasal-pasal Kode Etik yang mereka langgar. Terhadap pelanggaran kode etik tersebut, rakyat pemilik kedaulatan sangat menantikan tindakan tegas dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Kecuali itu, permintaan CSR dari BUMN Tambang untuk dibagi-bagi ke dapil para anggota Komisi VII berpeluang terjadi pendobelan dengan UP2DP serta cenderung menimbulkan ketidak adilan dengan dapil-dapil lain serta iri hati pada para anggota Komisi yang tidak bermitra kerja dengan BUMN-BUMN gemuk. Mereka misalnya di Komisi I, II, III, VIII, IX dan X.

Jakarta, 8 Juli 2020

, , , , ,