Go to Top

Formappi: Tidak Ada Urgensi Untuk Melakukan Amandemen UUD 45

Foto By Formappi

AKURAT.CO, Amandemen Undang-undang Dasar tahun 1945 terkait pengembalian kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi disinyalir akan membuat masalah baru.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai hingga saat ini tidak ada urgensi untuk melakukan amandemen terhadap Undang-undang Dasar 1945 (UUD 45).

Menurutnya, UUD 45 saat ini masih sesuai untuk dijalankan sehingga amandemen tak perlu dilakukan.

“Saya kira harus ditolak, bukan waktu yang tepat untuk mengamandemen UUD sekarang ini,” tegas Lucius saat ditemui di kawasan Salemba, Jakarta, Senin (27/1/2020).

Adapun alasan penolakan, secara tegas disampaikan Lucius yang menyebut bahwa DPR dan MPR RI periode ini tak layak diberi kepercayaan untuk menjalankan wacana tersebut.

“Karena tidak ada alasan yang kuat untuk memberikan kepercayaan penuh pada DPR atau MPR sekarang untuk melakukan amandemen,” tegasnya.

Jika pihak lain ada yang menyinggung bahwa wacana amandemen sudah ada dari dulu, bahkan terlaksana dengan baik di tahun 1992, Lucius justru berpandangan lain.

“Itu tadi, karena perbedaan situasi di (Tahun) 1999 sampai 1992, niat amandemen itu muncul dari keinginan hampir seluruh masyarakat Indonesia, yang kemudian dieksekusi oleh MPR pada saat itu,” tukasnya. Sumber

Amandemen UUD 45 Dipaksakan

Wacana untuk melakukan amandemen terhadap Undang-undang Dasar 1945 terkesan dipaksakan.

Hal ini berbeda dengan upaya amandemen UUD 45 yang pernah dilakukan pada tahun 1992, dimana saat itu amandemen justru diusulkan oleh masyarakat.

“Kalau yang sekarang keinginan amandemen itu datang dari elite, dipaksakan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat untuk ikut mendukung, jelas itu dua hal yang berbeda,” ujar Lucius usai mengisi sebuah acara diskusi di kawasan Salemba, Jakarta, Senin (27/1/2020).

Lucius menilai ada kepentingan politik terselubung terkait wacana amandemen. Oleh karenanya, menurut Lucius, sumber masalah yang semestinya dibenahi bukan pada undang-undang tapi justru partai politik.

“Itulah yang saya bilang DPR atau MPR ini adalah anggota partai politik. Masalah kita saat ini yang real itu ada di partai politik itu,” tutur Lucius.

“Bagaimana kemudian rakyat memberikan kepercayaan penuh untuk merubah Konstitusi pada anggota partai politik yang hampir dalam semua partai politiknya tidak bisa dipercaya,” tukasnya. Sumber

 

, , ,