Go to Top

Formappi: Tak Cukup Dievaluasi, Yasonna Mesti Dipecat

Indonesiainside.id, Jakarta – Komunitas Masyarakat Sipil Antikorupsi resmi melaporkan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan menghalangi penyidikan terhadap tersangka suap PAW anggota DPR dari PDI Perjuangan, Harun Masiku. Kader banteng itu juga sampai saat ini masih menjadi buron KPK.

Laporan itu berdasarkan pernyataan Yasonna yang menyebut Harun masih diluar negeri sejak Senin, 6 Januari 2020. Namun, pada Rabu (22/1) Dirjen Imigrasi, Ronny Sompie menyebut Harun telah berada di Indonesia. Kader PDIP itu telah kembali ke Indonesia pada Selasa, 7 Januari 2020.

Lalu kenapa Yasonna terkesan menutupi keberadaan Harun Masiku. Apa yang harus ditempuh Presiden Jokowi atas Menteri Hukum dan HAM itu?
Redaksi Indonesiainside.id berkesempatan berbincang-bincang dengan Peneliti Formappi, Lucius Karus, mengenai hal itu. Berikut wawancaranya:

Bagaimana pendapat anda dengan tindakan Menkumham Yasonna Laoly dalam kasus Harun Masiku?

Yasonna kan seorang menteri. Dia juga menteri berasal dari kader Partai PDI Perjuangan. Tapi menteri ini kan pejabat negara yang diserahkan tugas khusus, bukan untuk mengurus partainya, tapi untuk mengurus negara. Kebetulan Yasonna Menteri Hukum dan HAM yang mengurus masalah terkait hukum dan HAM.

Jadi, ketika dia dengan ‘jaket’ menteri memposisikan diri sebagai pengurus partai, lalu melakukan konferensi pers untuk kepentingan partai, di situlah potensi penyimpangan, atau bahkan bukan potensi lagi, karena dia sudah melakukannya.

Penyimpangan jabatannya itu sebagai menteri untuk mengurus partai, itu yang terjadi. Saya kira korupsi-korupsi besar yang terjadi di negara ini selalu muncul dari penyimpangan dari konflik kepentingan pejabat.

Itu yang membuat kita merasa tidak bisa menerima apa yang dilakukan oleh Yasonna, dan mestinya itu juga yang harus dirasakan Jokowi sebagai presiden yang mengangkat Yasonna, ketika ada menterinya yang lebih sibuk mengurus partai, bukan hanya sibuk mengurus partai, tapi dia justru bertindak saat partainya itu diduga berhadapan dengan penegak hukum, dalam hal ini KPK.

Kehadiran Yasonna sebagai Menteri Hukum dan HAM itu bisa dianggap sebagai upaya intervensi terhadap upaya penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Walaupun tidak ada hubungannya dengan sangat langsung, tapi mereka kan di jalur yang sama. Jalur penegakan hukum dengan fungsi yang berbeda beda.

Tapi kehadiran Yasonna sebagai anggota partai dan pada saat yang sama (partainya) sedang diduga bermasalah dengan KPK, maka tindakan Yasonna ini bisa dianggap melawan proses penegakan hukum, bisa dianggap mengintervensi penegakan hukum. Itu berbahaya sekali.

Contoh dari seorang menteri hukum dan HAM itu tidak kelihatan menjunjung tinggi hukum. Padahal seharusnya dukungan penegakan hukum itu muncul pertama kali dari Menteri Hukum dan HAM.

Ada yang menyebut kasus Harun Masiku itu personal, apakah ada pihak lain yang terlibat?

Kecurigaannya itu, kalau ke Harun sangat personal. Tapi dugaan keterlibatan organ seperti partai dalam kasus ini sangat mungkin terjadi, jika melihat sepak terjang elit-elit partai yang merespon pasca-OTT terhadap Wahyu. Ini kok institusi partai yang bergerak.

Kecurigaan kader lain terlibat bisa dalam kasus Harun Masiku, karena partai memudahkan atau memberi jalan kepada Harun untuk kemudian bisa menjadi PAW dari Nazaruddin Kiemas. Atau mungkin saja di kasus lain atau di kasus yang sama ada keterlibatan partai di sana.

Itu yang membuat partai harus turun tangan dengan cepat untuk memastikan kasus ini tidak terarah kepada partai. Itu yang terlihat dari gerakan-gerakan mereka.

Saya kira itu yang menjadi tanggung jawab KPK. Walaupun pada saat yang sama kita seolah menabrak tembok ketika berbicara soal KPK, dengan harapan besar ingin membongkar kasus ini, membongkar kasus korupsi suap terhadap Komisioner KPU. Tapi pada saat yang sama dia ikut menyembunyikan orang yang justeru terlibat dalam kasus ini.

Jadi, ini KPK dengan wajah yang ambigu. Pada saat yang sama dia mau berani mengungkap kasus, tapi pada saat yang sama dia justru terlihat lebih berani menyembunyikan koruptor yang terlibat. Itu adalah wajah ambigu KPK yang sengaja untuk menunjukkan bahwa dia tetap perlu ada di Indonesia.

Pada saat yang sama keberadaan KPK tidak penting untuk masyarakat. Mungkin untuk koruptor dia masih penting, karena korupsi mereka bisa dilindungi oleh lembaga lemah seperti KPK yang sekarang. Tapi untuk masyarakat, keberadaan lembaga ini hanya untuk menggerogoti keuangan negara.

Hanya untuk membicarakan tindakan tanggung yang dilakukan. Tidak kemudian bisa diharapkan bisa membongkar kasus korupsi, apalagi yang sistemik seperti yang ada di Indonesia.

Apakah Yasonna bisa dijerat Pasal 21 UU No.21/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

Saya kira iya, kalau terbukti nanti. Misalnya karena tindakannya itu bisa “menyembunyikan” Harun. Karena memang membuktikan ada upaya sistematis untuk melindungi Harun. Saya kira bisa dijerat.

ICW sudah melaporkan dugaan merintangi penyidikan KPK terhadap Harun Masiku, itu bagaimana?

Itu dia. Saya bilang ini kongkalikong hampir dari semua sudut, KPK punya peran, Kemenkumham punya peran, dan partai punya peran. Jadi sempurna. Semuanya ini kongkalingkongnya ini kalau mau diseriusin.

Apakah yang harus dilakukan Presiden Jokowi atas Yasonna?

Saya kira itu harus dievaluasi. Bahkan bukan cuma evauluasi, sudah selesai evaluasi itu, sudah saatnya untuk memecatnya. Dulu kita pernah rekomendasi kegagalan di era jokowi salah satunya disumbang oleh kapasitas Yasonna, karena tidak memadai.

Karena Yasonna terlalu menunjukan dirinya sebagai orang partai ketimbang sebagai profesional yang memastikan penegakan hukum di Indonesia berlangsung dengan baik. Itu yang jadi catatan yang membuat kita terhadap kasus ini, mestinya sudah sempurna alasan jokowi untuk memberhentikan Yasonna.

Untuk mengatasi masalah ini bagaimana?

Saya kira kita tetap berharap kepada KPK. Ada Dewan Pengawas yang hadir di tengah kerisauan dan kehilangan harapan kita kepada KPK. Ada Dewan Pengawas yang diisi oleh orang orang yang cukup berani sebelumnya. Itu yang masih kita tunggu, peran dari dewas ini untuk memastikan KPK ini kembali ke jalurnya.

Dewas masih punya ruang untuk itu. Walaupun tindakan Dewas ini berdasar permintaan komisoner. Jadi mungkin dia tidak akan melakukan apa-apa, tapi kalau komisionernya tidak meminta sesuatu, tapi komisioner bisa mendorong kerja sama antarinstitusi di internal KPK, itu bisa memastikan Dewas mendorong komisioner meneruskan kasus ini, sambil memastikan jaminan untuk tidak takut pada elit-elit yang diduga terlibat yang ingin diperiksa oleh KPK.

Saya kira itu tugas Dewas yang perlu kita tunggu, dan kita berharap itu akan terjadi, karena sampai saat ini dewas belum memastikan kasus ini untuk terus diproses.

Jadi suara suara kritis Dewas yang sebelum mereka dipilih menjadi dewas itu jadi acuan publik. Begitu juga hakim yang diangkat jadi Dewas, kan itu hakim galak yang terkenal tegas dan tidak kenal kompromi. Itu yang kita tunggu sebenarnya. Orang-orang itu belum muncul menunjukan karakter itu selama menjadi dewas ini.

Karena itu masih ada harapa di antara suramnnya situasi yang terlihat.

Artinya menunggu peran dari Dewas?

Betul. kita memelihara harapan hanya karena mengetahui ada orang orang baik di dewas, yang belum terlihat menunjukkan kebaikannya saat menjadi Dewas, justru mengacaukan situasi di awal awal. Mungkin karena baru menjabat, kan dewas ini baru belum tersusun dengan baik sistem kerjanya.

Jadi kalau sudah kenal dengan situasi kita harapkan karakter asli meraka sebelum jadi dewas itu muncul dan di situ doang harapannya.

Saya kira sulit mengharapkan Jokowi yang berbicara dan PDIP yang punya inisiatif, apalagi Kemenkumham justru lebih mau terlihat pendekar partai ketimbang penegakan hukum yang jadi tanggung jawabnya itu.(EP)

Sumber

, , , , ,