Go to Top

Formappi Soroti Sikap Azis tak Teken Surat RDP Djoko Tjandra

Jakarta, 21 Juli 2020

Formappi Soroti Sikap Azis tak Teken Surat RDP Djoko Tjandra

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin tak menandatangani surat izin rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III terkait kasus buron kasus korupsi cessie (hak tagih) Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai hal tersebut berlebihan. Rapat pada masa reses merupakan hal yang lumrah di parlemen. Apalagi, jika tema pembahasan rapat merupakan hal yang sangat penting dan mendesak.

“Nampaknya terlalu berlebihan karena praktik rapat pada saat reses sudah pernah terjadi, bukan hanya sehari tetapi hampir sepanjang masa reses yakni pada masa sidang III lalu,” ujar Lucius saat dihubungi, Senin (20/7).

Pimpinan DPR juga dapat memanggil Badan Musyawarah (Bamus) dan juga berkonsultasi dengan pimpinan fraksi, jika ingin melaksanakan rapat di masa reses. Sehingga, alasan Azis yang tak ingin melanggar Tata Tertib (Tatib) DPR tidak sepenuhnya tepat.

“Dengan begitu terlihat jika Azis menolak memberikan izin karena isu yang mau dibicarakan tentang kasus Djoko Tjandra, bukan karena alasan tatib”.

Lucius tak menerima dalih Azis yang berusaha mematuhi Tatib DPR. Sebab, DPR dinilainya juga melanggar Tatib DPR ketika membahas sejumlah RUU.

“Padahal ada begitu banyak kejadian dimana aturan Tatib nampak dilanggar DPR dengan alasan yang terkesan dipaksakan,” .

Sebelumnya, diketahui Azis menolak tanda tangan setelah diungkapkan oleh Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery. Rapat yang dimaksud merupakan permohonan Komisi III untuk menjalankan fungsi pengawasan, usai menerima dokumen berupa surat jalan buronan Djoko Tjandra dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Sumber

Formappi: Pemanggilan Djoko Tjandra di Masa Reses Bisa Dilakukan

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengemukakan rencana Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait buronan Djoko Tjandra oleh Komisi III di masa reses bisa dilakukan. Hal itu karena dalam situasi penyebaran wabah virus corona atau Covid 19 seperti sekarang, hampir seluruh anggota DPR tidak bisa pulang ke Daerah Pemilihan (Dapil). Semua anggota DPR tertahan di Jakarta karena kuatir tertular Covid 19 jika turun ke Dapil.

“Mestinya permintaan Komisi III untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kasus Djoko Tjandra bisa diizinkan oleh Bamus atau Pimpinan DPR,” kata Lusius di Jakarta, Minggu (19/7/2020).

Ia menjelaskan rencana Komisi III melakukan RDP dengan mitra kerja dari Kepolisian dan Kejaksaan Agung terkait kasus Djoko Tjandra urung digelar karena tidak mendapatkan lampu hijau dari Bamus.
Memang idealnya bahwa tidak tepat RDP dilakukan pada masa reses. Reses itu waktunya bagi anggota DPR mengunjungi Dapil. Akan tetapi, situasi pandemi Covid 19 membuat banyak anggota DPR tak leluasa ke Dapil. Sebagaimana pada reses masa sidang sebelumnya, banyak aktivitas rutin DPR yang seharusnya dikerjakan pada masa sidang tetapi karena terkendala pembatasan akibat pandemi yang membuat anggota DPR tetap berada di Jakarta.

Maka sejumlah kegiatan seperti pembahasan legislasi maupun rapat persiapan Pilkada dilakukan oleh Alat Kelengkapan Dewan tertentu di DPR. Di sisi lain, saat reses, banyak anggota yang tidak turun ke Dapil karena wabah virus corona.

“Nah berkaca dari pengalaman reses sebelumnya, di mana karena tak bisa kembali ke Dapil, anggota DPR tetap melakukan pekerjaan yang harusnya dilaksanakan pada masa sidang. Ini juga mestinya terjadi untuk Komisi III dalam kasus Djoko Tjandra,” jelas Lusius. Sumber

, ,