Go to Top

Formappi soal Wacana Ambang Batas Parlemen 7 Persen: Golkar-Nasdem Sudah Tak Sabar Revisi UU Pemilu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti soal wacana parliamentary threshold sebesar 7 persen yang belakangan didukung oleh Partai Golkar dan Nasdem.

Peneliti Formappi Lucius Karus menyebut wacana kenaikan PT 7 persen ini sebagai kabar buruk bagi publik.

“Golkar dan Nasdem sepertinya sudah tak sabar melakukan revisi UU Pemilu. Alih-alih bekerja serius pasca pemilu 2019 lalu sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas amanat rakyat yang diterima parpol-parpol dan pemimpin hasil Pemilu, elit-elit partai malah sudah geregetan mau bertarung lagi,” kata Lusius dalam keterangan yang diterima Tribunnews, Rabu (11/3/2020).

Lusius menyebut munculnya wacana soal PT 7 persen ini makin memperlihatkan kesibukan partai-partai yang sebagian waktunya sudah menuju hajatan Pemilu yang akan datang.

“Padahal belum genap setahun Pemilu 2019 berlalu. Terus kapan kerjanya, kalau lintasan waktu dijejali dengan persiapan pemilu saja. Apalagi persiapan ini semata untuk memastikan bagaimana parpol bisa memelihara peluang untuk menang pada Pemilu berikutnya,” lanjutnya.

Menurutnya, wacana PT 7 persen yang disepakati Nasdem dan Golkar tak terlihat berkaitan dengan kepentingan publik, kepentingan penguatan demokrasi, dan kepentingan memperbaikki sistem Pemilu.

“Mereka nampak hanya fokus pada urusan peluang meraih kemenangan pada pemilu selanjutnya. Seharusnya, yang paling penting bagi parpol saat ini adalah memikirkan langkah perubahan tata kelola parpol sehingga tidak lagi menjadi oligarkis, menjadi tempat demokrasi bersemayam, tempat kaderisasi calon pemimpin, tempat di mana nilai kejujuran, hingga antikorupsi bersemi”

“Pembicaraan langsung pada isu pemilu dan perubahan PT seperti mengolok-olok rakyat yang sepertinya selalu bisa dipermainkan partai. Ini seperti mempertontonkan arogansi partai yang merasa sudah besar sejak hasil pemilu lalu mendapatkan suara signifikan hingga melampaui PT 4 persen,” pungkasnya.

Partai Golkar mendukung usulan Partai NasDem yang menginginkan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) naik menjadi 7 persen.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto usai menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Senin (9/3/2020).

Airlangga menungkapkan Golkar menyambut baik usulan kenaikan PT tersebut.

“Terkait dengan parliamentary threshold ada usulan dari Pak Surya PT 7 persen dan Partai Golkar juga lihat ini suatu yang bagus. Dan Partai Gokar akan mendukung konsep tersebut,” kata Airlangga.

“Ada tambahan usulan Pak Surya 7 persen ini berlaku secara nasional,” imbuhnya.

Terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, Golkar tetap mendukung 7 persen.

“Dan juga terkait dengan presidential treshold yang tetap 20 persen,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai baik upaya penyederhanaan partai politik di Indonesia.

Menurut Surya Paloh penyederhanaan partai politik dapat meningkatkan kualitas partai politik secara institusi.

“Upaya penyederhanaan partai politik itu baik. Upaya penyederhanaan Parpol yang pernah terjadi di negeri ini bagus sekali,” kata Surya Paloh dalam keterangan yang diterima, Senin (27/1/2020).

Menurutnya, satu upaya penyederhanaan Parpol dapat dilakukan dengan meningkatkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT).

NasDem sejak usai Pemilu 2014 telah mendorong peningkatan ambang batas parlemen minimal 7 persen.

“Artinya usulan NasDem pada perubahan batas minimum perubahan harus ditingkatkan dari 4 persen menjadi 7 persen,” katanya.

Wacana penaikan ambang batas parlemen mulai mencuat. Namun, sejumlah partai politik di parlemen masih berbeda suara terkait angka kenaikannya.

Sejumlah partai politik ada yang ingin ambang batas parlemen naik menjadi 5 persen dan ada juga yang mengusulkan 7,5 persen. Sumber

, , , ,