Go to Top

Formappi Sebut DPR Tak Berdaya dengan Pemerintah soal RUU: Terlihat seperti DPR Era Orde Baru

Kamis, 9 Juli 2020

TRIBUNWOW.COM – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus menyoroti sikap dari DPR.

Dilansir TribunWow.com, Lucius menilai bahwa DPR tidak berdaya dengan pemerintah.

Hal ini disampaikan saat menjadi narasumber dalam acara Mata Najwa ‘Trans7’, Rabu (8/7/2020)

Lucius menilai DPR saat ini lebih banyak dikendalikan atau dipengaruhi oleh pemerintah.

Dirinya kemudian mencontohkan khusunya pada pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU).

Baleg lagi-lagi menunjukkan bahwa kerja mereka untuk melakukan harmonisasi, sinkronisasi sebelum kemudian itu disahkan di paripurna itu sebenarnya tidak berkualitas,” ujar Lucius.

“Ketika kemudian dengan mudah dibatalkan atau ditunda oleh pemerintah,” jelasnya.

Selain itu, menurut Lucius, DPR seakan tidak mempunyai daya di depan pemerintah dalam pembuatan Undang-undang.

Dirinya mencontohkan dua kasus yang mendapatkan penolakan, yakni RUU Cipta Kerja dan RUU HIP.

Seperti yang diketahui, kedua RUU tersebut mendapatkan penolakan dari masyarakat
karena dianggap tidak sesuai.
Namun dari DPR sendiri tidak bisa memutuskan untuk segera membatalkan dan justru
hanya mengikuti keinginan dari pemerintah.
“Yang kedua DPR menunjukkan bahwa tidak berdaya di depan pemerintah, cipta kerja
diserahkan pemerintah langsung dibahas oleh DPR,” ungkapnya.
“Sementara HIP ini diminta tunda oleh pemerintah DPR diem, padahal kalau mau bilang
ini adalah keputusan DPR, ini inisiatif DPR, jelas prioritasnya, mestinya DPR ngamuk, ini
kok diam,” imbuh Lucius.
Dirinya lantas mengiyakan saat ditanya presenter Najwa Shihab ada kecurigaan terhadap
tugas dan kewenangan DPR.
Lucius tak ragu menyebut bahwa DPR saat ini tidak berbeda seperti pada masa Orde
Baru.
Di mana saat itu DPR hanyalah sebagai pemberi legitimasi atas kebijakan pemerintah.
“Apa kecurigaan Anda?” tanya Najwa Shihab.
“DPR bagi saya terlihat kembali seperti DPR era Orde Baru, sekadar tukang tempel,” tegas
Lucius.
Menanggapi hal itu, Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Atgas
langsung mencoba memberikan penjelasan.
Ia menilai ada kekurangtahuan terhadap mekanisme dalam pembahasan RUU di DPR.
Dikatakannya bahwa pemerintah memiliki waktu setidaknya 60 hari untuk memberikan
pertimbangan sebelum akhirnya diputuskan oleh DPR.
“Ini Pak Lusi enggak paham, jadi ini sangat enggak paham soal mekanisme pembahasan
semua rancangan Undang-undang,” kata Supratman.
“Pemerintah itu punya waktu 60 hari, kita enggak boleh kejar-kejar,” jelasnya.
“Kalau 60 hari beliau tidak lakukan, itu ketentuan Undang-undang,” pungkasnya.

DPR Disebut Tebang Pilih dalam Pemilihan RUU

Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas memberikan tanggapan saat disebutsebut tebang pilih soal Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk sebagi prioritas.
Dilansir TribunWow.com, sebelumnya DPR telah mencoret 16 RUU dari 50 RUU yang
menjadi Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Tahun 2020.
Satu di antaranya yang dicoret adalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).
Keputusan mencoret RUU PKS dari Prolegnas 2020 memberikan stigma negatif kepada DPR yang dinilai tebang pilih.

Dilansir TribunWow.com dalam acara Mata Najwa, Rabu (8/7/2020), Supratman mengatakan tidak bisa lantas menyalahkan DPR begitu saja karena dianggap lembaga yang mempunyai kewenangan untuk membuat DPR.
Supratman menambahkan bahwa pembahasan RUU untuk menjadi sebuah UndangUndang tidak hanya dilakukan oleh DPR, melainkan juga ada peran dari pemerintah dan juga dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Dijelaskannya bahwa ketiga lembaga tersebutlah yang mempunyai peran dalam membahas dan memutuskan RUU yang masuk dalam Prolegnas.

“Jadi menyalahkan DPR menurut saya dalam pencapaian satu tujuan semata itu juga tidak adil,” ujar Supratman.
“Tapi yang menentukan mana RUU yang masuk prioritas atau tidak yang kemudian dinilai tebang pilih itu kan ada di DPR. Apakah iya tebang pilih?” tanya Najwa Shihab.
“Bukan jadi hak untuk mengusulkan bukan hanya di DPR, ada tiga lembaga, satu pemerintah, kedua DPR, yang ketiga DPD,” jelas Supratman.
Merasa belum terjawab, Najwa Shihab kembali memberikan pertanyaan tegas, apakah ada sikap tebang pilih dari DPR dalam menentukan RUU yang masuk Prolegnas.
Najwa Shihab lantas mencontohkan RUU PKS yang justru tercoret dari Prolegnas padahal sebenarnya dinilai layak menjadi prioritas dan diteruskan menjadi Undang-Undang.

“Saya minta ketegasan apakah tebang pilih atau tidak ketika ada 16 RUU yang dicoret, padahal RUU itu salah satunya RUU PKS,” tanya Najwa Shihab.
“Bukan soal tebang pilih. Ini persoalan pertimbangannya nanti akan saya jelaskan satu per satu,” jawab Supratman.
Menurut Supratman, pencabutan RUU PKS merupakan usulan dari Komisi VIII DPR yang membidangi agama dan sosial.
Dirinya mengakui bahwa dalam penyusunan dan pembahasan RUU PKS terdapat kendala dan kesulitan, sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang.
“Satu, kalau Undang-undang PKS, yang mengusulkan itu Komisi VIII,” jelas Supratman.
“Mereka menyurat kepada kami dan pada saat rapat hasil konsultasi menyatakan ada problematika yang sulit sehingga proses penyusunannya belum selesai,” lanjutnya.
“Kemudian mau diserahkan ke Badan Legislasi. Itu ‘kan proses ini enggak bisa sebegitu mudah,” terangnya.
Najwa Shihab merasa geram karena hanya masalah sulit lantas RUU PKS akhirnya dicoret.
Menurutnya, hal itu bukan alasan yang logis sekelas DPR untuk mencoret RUU hanya karena soal kendala dalam pembahasan.

“Saya mau minta ketegasan lagi. Jadi alasannya karena sulit?” tanya Najwa Shihab.
“Itu yang disampaikan,” jawab Supratman.
“Itu alasan yang logis kalau undang-undangnya sulit jadi tidak usah diteruskan?” cecar Najwa.
Menanggapi hal itu, Supratman memberikan pembelaan.
Ia mengaku tidak seperti apa yang dipikirkan.
“Bukan begitu,” bantahnya.
“Bukankah rakyat menggaji anggota DPR untuk membahas undang-undang yang sulit?” sindir Najwa. Sumber

, , ,