Go to Top

Formappi Minta Mendagri Tidak Ngotot Pilkada Digelar 9 Desember

Jakarta, Beritasatu.com – – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar tidak memaksa menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Alasannya, wabah virus corona atau Covid 19 belum diketahui kapan berakhirnya.

“Kekakuan putusan terkait penundaan Pilkada dengan tetap menginginkan pelaksanaannya tahun ini mengabaikan situasi pandemi yang menuntut lebih banyak anggaran di daerah dan juga kesibukan warga dalam rangka mengatasi pandemi,” kata peneliti dari Formappi Lusius Karus di Jakarta, Minggu (26/4/2020).

Ia menanggapi terbitnya Surat Edaran (SE) Mendagri Tito Karnavian yang ditujukan ke para kepala daerah pada tanggal 21 April lalu. SE yang baru dikirim ke daerah pada Sabtu (25/4) itu berisi Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang telah menganggarkan pendanaan hibah kegiatan Pilkada pada APBD 2020 agar tidak mengalihkan pendanaan hibahnya untuk kegiatan lain.

Pendanaan hibah kegiatan pilkada tetap dianggarkan dan tidak melakukan pencairan dana sesuai tahap dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kecuali sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 21 Maret 2020.

Lusius melihat SE dari Mendagri itu masih dalam konteks menindaklanjuti kesepakatan yang sudah dibuat antara penyelenggara, DPR dan Pemerintah pada Rapat Kerja tanggal 14 April lalu. Namun dari SE itu, Tito terlihat masih bertahan dengan opsi penundaan Pilkada dari 23 September menjadi 9 Desember 2020. Dengan niat itu, Tito ingin memastikan anggaran pelaksanaan Pilkada tidak diganggu oleh kepentingan lain.

“Dengan keputusan seperti ini, Mendagri seperti tak peduli dengan situasi darurat yang masih terus berlangsung, tanpa ada petunjuk soal kapan akan berakhir. Padahal dengan lebih lentur sedikit, Pilkada bisa saja ditunda hingga tahun depan demi memastikan kondisi yang jauh lebih kondusif dalam pelaksanaannya,” tutur Lusius.

Dia menegaskan, masalah pilkada bukan semata soal pemungutan suara, tetapi juga proses atau tahapan sejak proses seleksi di parpol. Tahapan-tahapan itu harus dipastikan kualitasnya sehingga mempengaruhi hasilnya pada saat pemungutan suara.

Kualitas pilkada pada setiap tahapan sangat ditentukan oleh seberapa proses yang berjalan dilakukan secara transparan dan akuntansi. Kemudian ada partisipasi publik yang tinggi pada tiap tahapan.

“Penundaan ke Desember hanya karena alasan anggaran tersedia sulit diterima. Kalau karena alasan itu akhirnya tahapan sebelum hari pemungutan banyak cacatnya karena situasi persiapan yang belum kondusif, maka hampir pasti akan ada begitu banyak kecurangan yang mungkin terjadi,” tutup Lusius.

Sumber

, , , , ,