Go to Top

Formappi: Anggota DPR Positif Covid-19 Wajib Diungkap

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mengungkapkan, sampai Rabu (7/10) kemarin, ada 18 anggota DPR yang terkonfirmasi positif covid-19. Di luar jumlah tersebut, masih ada anggota DPR yang juga terpapar covid-19, namun tidak ingin diungkapkan ke publik, tanpa ada alasan yang jelas.

Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), I Made Leo Wiratma menilai, seharusnya semua elemen baik pejabat, pemerintah, dan anggota DPR harus mengungkapkan kondisinya.

“Jangankan seorang anggota DPR, Presiden pun harus taat aturan. Karena itu, anggota DPR wajib mengungkap ke publik soal kondisinya, sebagai bagian dari kepatuhan terhadap aturan, khususnya ketentuan protokol kesehatan,” ujar Made Leo kepada Validnews, Kamis (8/10).

Ia menuturkan, pengungkapan soal kondisi anggota DPR ini menjadi penting untuk kebutuhan tracing di lingkungan parlemen. Menurut dia, akan membahayakan keselamatan orang lain jika kondisi anggota DPR yang positif covid-19 tidak diungkap ke publik.

Apalagi, kegiatan dan aktivitas anggota DPR seringkali bersinggungan dengan masyarakat. Misalnya saat memberikan bantuan dan turun ke lapangan pada saat di daerah pemilihan, hal ini rawan menyebabkan penularan.

Namun, menurut catatan Validnews, ada beberapa anggota DPR yang juga mau mengungkap ke publik soal status positif covid-19. Contohnya, ada Politisi Partai NasDem, Taufik Basari, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan yang terakhir Politisi PAN, Abdul Hakim Bafagih.

“DPR yang sudah berkomitmen menjadi parlemen terbuka, seyogianya juga harus transparan. Keterbukaan ini sangat penting untuk segera mengambil langkah selanjutnya (isolasi mandiri atau di RS) agar tidak membahayakan orang lain atau masyarakat sekitar,” papar dia.

Lebih lanjut, Made Leo mengatakan, seharusnya para pejabat dan politisi ini memberikan contoh kepada rakyat untuk mentaati instruksi presiden yang meminta mengungkapkan kondisinya. Karena hal ini juga dilakukan demi memutus rantai penyebaran covid-19.

“Jadi ini sebenarnya berlaku untuk semua warga negara tanpa pengecualian, sebab setiap warganegara mempunyai kedudukan yang sama. Tapi, seharusnya para pejabat ini memberikan contoh kepada rakyatnya,” tutur Peneliti Senior Formappi ini.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar menyampaikan berdasarkan data yang dimiliki Setjen DPR, total ada 40 anggota dan pegawai DPR yang positif covid-19. Rinciannya, 18 anggota DPR dan 22 pegawai, baik staf tenaga ahli anggota, karyawan DPR sampai cleaning service.

Indra menyampaikan, data ini berdasarkan tracing yang dilakukan Kesetjenan DPR bersama Satgas Covid-19 DPR yang dilakukan sejak tiga minggu lalu. Namun, ia menyebut ada beberapa anggota yang enggan diungkapkan soal kondisinya.

“Ini jumlah minimal yang bisa kita sampaikan, karena ada anggota yang memberikan informasi kepada kami bahwa dia terpapar covid-19, tapi tidak mau diinfokan, jadi itu tidak dihitung. Total 40 ini yang kami tracing secara terbuka,” kata Indra. Sumber

DPR Bahas RUU Ciptaker di Hotel, Formappi: Dimana Rasa Empatinya

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah sejak Sabtu (26/9) sampai Senin (28/9) membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) di Hotel Novotel, Tangerang. Baleg berdalih perpindahan lokasi ini karena ada pemadaman listrik di Gedung DPR.

Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), I Made Leo Wiratma menilai, apa yang dilakukan DPR dan pemerintah merupakan perilaku yang bisa melukai hati rakyat. Pasalnya, pada masa pandemi covid-19 yang serba susah ini justru membahas di hotel mewah.

“Di tengah keprihatinan rakyat ini, DPR melakukan pembahasan di hotel, artinya tempat mewah. Jadi di mana rasa simpati dan empati anggota DPR atas penderitaan yang dialami orang-orang yang mereka wakili,” ujar Made Leo kepada Validnews, Selasa (29/8).

Ia pun heran dengan alasan Baleg DPR yang menyebutkan perpindahan ke hotel lantaran ada pemadaman listrik di Gedung DPR. Menurutnya, DPR harus memberikan contoh hidup sederhana kepada rakyat, bukan justru boros namun tanpa kinerja.

“Alasan apapun bisa dibuat untuk membenarkan perilakunya, tapi kan sudah menciderai hati rakyat. Ini terkesan boros tapi tuna kinerja, harusnya sederhana tapi produktif,” cetus Made Leo.

Di sisi lain, pembahasan maraton yang dilakukan Baleg DPR dan pemerintah dalam hal mengejar pengesahan Omnibus Law ini dianggap Made Leo sebagai keseriusan dan upaya keras DPR dalam hal menjalankan fungsi legislasi.

Lantaran Omnibus Law, lanjut Made, dianggap bisa meningkatkan investasi yang membuat pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat dan membuka lapangan pekerjaan. Namun, menurut dia keseriusan ini kadang dibarengi dengan perilaku yang menyakiti rakyat, contohnya dengan melakukan pembahasan di hotel ini.

“Keseriusan mereka (DPR) acapkali dibarengi dengan perilaku yang melukai hati rakyat. Masa sekarang ini, Indonesia sedang berjibaku melawan pandemi covid-19 berikut dampaknya, tapi mereka justru membahas di hotel,” paparnya.

Lebih lanjut, ia berharap, DPR dan pemerintah bisa mendengarkan aspirasi dan tuntutan yang disampaikan pekerja atau buruh dalam Omnibus Law ini. Hal ini menurutnya untuk menghentikan gejolak penolakan yang ada selama ini.

“Penolakan masyarakat selama ini, lebih ditujukan untuk membela para buruh dan pekerja. Hal inilah yang harus menjadi concern DPR, jadi harus memihak buruh agar ketika saat disahkan tidak menimbulkan gejolak lagi,” tutur Made Leo. Sumber

, , , ,