Go to Top

Formappi : Anggaran Covid, Jangan Untuk Pundi-pundi Suara Pilkada

ZONA BANTEN – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyatakan agar pergeseran atau refocusing anggaran kota/kabupaten tidak digunakan untuk kepentingan politik. Terlebih menjaring suara dalam rangkaian Pilkada.

“Terkait peluang refocusing anggaran yang berpotensi untuk terjadinya penyelewengan, saya kira kemungkinan ini semakin terbuka jika prosedur pengawasan dalam penggunaan anggaran tidak diatur secara memadai,” kata Peneliti Formappi Lucius Karus, Kamis (7/5/2020).

Menurut Lucius, penyelewengan refocusing anggaran dapat terjadi terlebih menjelang pilkada serentak yang akan digelar pada Desember 2020 mendatang.
“Termasuk dalam penyelewengan anggaran Penanganan Covid-19 ini untuk keperluan pundi-pundi persiapan Pilkada.

Saya kira potensi ini yang paling mungkin karena waktu penyelenggaraan Pilkada sangat dekat dengan masa Pandemi yang diikuti dengan refocusing anggaran pemerintah pada semua tingkatan untuk mengatasi pandemi,” ungkapnya.
“Petahana yang akan bertarung pada Pilkada nanti berpotensi menyalahgunakan anggaran untuk persiapan dirinya mengikuti Pilkada.

Signal penyimpangan yang dilakukan petahana sudah mulai terlihat melalui upaya pembagian paket bantuan Covid yang dikemas ala materi kampanye,” tambahnya.
Seperti diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) merupakan salah satu kota yang akan melaksanakan Pilkada.
Dalam refocusing anggaran penanganan Covid-19, Pemkot telah menggeser Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 hingga Rp.147 miliar.

“Sampai saat ini anggaran untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp.147 miliar. Itu dari APBD 2020 kita (Kota Tangsel),” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangsel Muhamad, beberapa waktu lalu. (Tim Zona Banten/ Tian). Sumber

Pandemi Berlanjut, Kepala Daerah Bisa Usulkan Penundaan Pilkada

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan daerah yang akan menggelar pemungutan suara, dimungkinkan dapat mengusulkan penundaan jika pandemi Covid-19 masih berlanjut.

“Kepala daerah mungkin saja bisa mengusulkan penundaan, tetapi sifatnya sebagai usulan saja, tentu saja KPU yang akan mempertimbangkan layak tidaknya usulan itu untuk diterima atau tidak,” kata Lucius kepada wartawan, Kamis (7/5/2020).

Namun, tambah Lucius, kewenangan penundaan tetap berada pada penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada), dengan melihat pertimbangan-pertimbangan.
“Karena pelaksanaan Pilkada dilakukan secara serentak, maka tentu saja tak bisa masing-masing kepala daerah mengusulkan waktu sendiri-sendiri karena yang jadi pertimbangan penundaan adalah situasi nasional yang mempengaruhi hampir semua daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak,” tuturnya.

“Kewenangan menentukan penundaan Pilkada menurut Perppu Nomor 2 tahun 2020 ada pada KPU dengan terlebih dahulu meminta kesepakatan dengan DPR dan Pemerintah (Pasal 122A). Dengan demikian jelas bahwa penundaan Pilkada itu merupakan ranah tanggung jawab penyelenggara pemilu atau KPU, bukan kepala daerah,” tambahnya.

Seperti diketahui, wabah Covid-19 menjadi alasan penyelenggara menunda pelaksaan Pilkada yang seharusnya digelar pada September 2020 mendatang.

Dalam informasi yang diterima, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan melaksanakan Pilkada serentak pada Desember 2020, jika masa pandemi Covid-19 telah dinyatakan berakhir pada Juli mendatang.

Dihubungi terpisah, Calon Walikota Tangsel yang diusung Partai Golkar Benyamin Davnie menginginkan agar Pilkada dapat digelar pada Desember 2020.
“Ya kalau saya pribadi, lebih cepat lebih baik. Kan teknis dilapangannya nanti bisa diatur, misalnya antrean masuk ke bilik suaranya dijaga jaraknya. Kampanyenya diatur massanya,” ujar Benyamin Davnie. Sumber

, , , ,