Go to Top

Opini Media

Formappi: DPR Tak Bisa Biarkan Pemerintah Bekerja Sendiri

AKURAT.CO, Keputusan DPR RI tidak memperpanjang masa reses dan tetap menggelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang III dinilai sudah sangat tepat. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengungkapkan bahwa terlebih lagi dalam situasi menghadapi wabah Virus Corona atau Covid-19 seperti saat ini, maka peran DPR sangatlah dibutuhkan. “Saya kira sih, pilihannya memang DPR tetap bekerja. Ada sejumlah kebijakan nasional dalam rangka mengatasi pandemi Corona saat ini yang …Read More

Formappi Tuntut DPR Harus Lebih Responsif Terhadap Penanganan Corona

MATA INDONESIA, JAKARTA – Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) mengkritisi peran para anggota DPR dalam menangani wabah corona (covid-19) di Indonesia. Para anggota dewan dinilai tak memberikan respon yang kelihatan di tengah merebaknya wabah tersebut di tengah masyarakat. Kritikan ini mencuat setelah beredar informasi akan digelar rapid test secara massal bagi para anggota dewan dan keluarnganya. Peneliti Formappi Lucius Karus pun menilai bahwa para anggota dewan hanya mau bersolider, kalau …Read More

2.000 Lebih Anggota DPR-Keluarga Dites Corona Pekan Ini, Formappi: Egois!

Jakarta – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik rencana pelaksanaan tes virus Corona untuk 2.000 lebih anggota DPR dan keluarganya. Formappi menilai hal itu sebagai bentuk egoisme anggota DPR yang tidak mementingkan rakyat. “Terkait rapid test Corona yang akan dijalani oleh anggota DPR, keluarga dan staf mereka. Sepintas hal ini bisa dianggap sebagai bentuk egoisme DPR yang terlihat malah lebih mementingkan diri mereka sendiri ketimbang rakyat banyak,” kata peneliti …Read More

Tanggapan Formappi: Krisdayanti Isi Reses Liburan ke Eropa di Tengah Ancaman Corona

Sebagai wakil rakyat di Komisi Kesehatan seharusnya Krisdayanti tidak memikirkan kepentingan pribadi di tengah merebaknya virus corona. Sikap Anggota DPR dari Fraksi PDIP Krisdayanti yang berlibur saat reses bersama keluarganya ke Swiss di tengah pandemi corona mendapat sorotan tajam. Sebagai wakil rakyat di Komisi Kesehatan seharusnya Krisdayanti tidak memikirkan kepentingan pribadi di tengah merebaknya virus corona. “Dalam kondisi negara dan bangsa tengah dilanda krisis karena pandemi corona, tak sepantasnya anggota …Read More

RUU Cipta Kerja, Jangan Biarkan DPR-Pemerintah Sekongkol

JAKARTA (HN) – Publik diminta terus mengawal pembahasan RUU Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah di tengah kepanikan wabah virus corona di Tanah Air. Menurut Peneliti Formappi Lucius Karus, jangan sampai legislatif dan eksekutif bersekongkol mengesahkan RUU yang masuk skema omnibus law itu, tanpa melibatkan aspirasi masyarakat. “Masyarakat harus tetap mengawal dan mewaspadainya. Jangan sampai, pemerintah dan DPR manfaatkan kepanikan publik di tengah penyebaran virus COVID-19,” katanya kepada HARIAN NASIONAL, …Read More

CATATAN AKHIR PEKAN FORMAPPI 7 Maret 2020

CATATAN AKHIR PEKAN FORMAPPI 7 Maret 2020 Selama sepekan ini (2-7 Maret 2020), muncul berbagai isu keparlemenan yang diberitakan oleh berbagai media massa. Terkait isu-isu tersebut, FORUM MASYARAKAT PEDULI PARLEMEN INDONESIA (FORMAPPI) memberikan beberapa catatan yang secara khusus dinilai dari sudut pandang dan respon DPR, khususnya Tupoksinya. Adapun Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) DPR tersebut adalah bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Disamping itu akan disinggung juga masalah kelembagaan, hukum dan …Read More

Formappi soal Wacana Ambang Batas Parlemen 7 Persen: Golkar-Nasdem Sudah Tak Sabar Revisi UU Pemilu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti soal wacana parliamentary threshold sebesar 7 persen yang belakangan didukung oleh Partai Golkar dan Nasdem. Peneliti Formappi Lucius Karus menyebut wacana kenaikan PT 7 persen ini sebagai kabar buruk bagi publik. “Golkar dan Nasdem sepertinya sudah tak sabar melakukan revisi UU Pemilu. Alih-alih bekerja serius pasca pemilu 2019 lalu sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas amanat rakyat yang diterima parpol-parpol dan …Read More

Sindir 3 Menteri Urus Parpol di Hari Kerja, Formappi Ungkit Corona

Jakarta – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) turut menyindir tiga menteri Jokowi ikut dalam pertemuan politik antara Partai NasDem dan Golkar di tengah jam kerja. Formappi mengungkit soal isu corona (Covid-19) sebagai pekerjaan yang mestinya ditangani serius oleh para menteri di hari kerja. “Bagi saya yang menjadi soal adalah tanggung jawab etis para menteri tersebut. Bahwa mungkin secara aturan mereka tak melanggar aturan tertentu, akan tetapi menjadi soal ketika …Read More

FORMAPPI Soal Wacana Pansus Banjir: DPR Cenderung Politis, DPRD DKI Sekedar Hobi

INDOPOLITIKA.COM – Gubernur DKI Anies Baswedan kini menghadapi dua ancaman Panitia Khusus (Pansus) Banjir. Pansus itu datang dari dua arah. Yakni dari Komisi V DPR dan DPRD DKI. Tetapi Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) Lucius Karus mengkritik pembentukan Pansus di dua lembaga itu. Menurut Lucius, sikap anggota DPR dan DPRD DKI itu sangat terlambat. Wacana pembentukan Pansus baru muncul setelah musim banjir sudah tiba di pengujung musim hujan. …Read More

Formappi: Kenapa Tak Sekalian Tugas Bapak, Om, Tante Diatur dalam RUU Ketahanan Keluarga?

AKURAT.CO, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menanggapi polemik rancangan undang-undang (RUU) Ketahanan Keluarga yang belakangan gencar disuarakan fraksi PKS. Lucius mempertanyakan, kenapa RUU tersebut spesifik mengatur pekerjaan ibu saja tanpa menyinggung anggota keluarga lain. “RUU ini mengatur tugas seorang ibu. Kenapa hanya ibu? Kenapa tak sekalian saja tugas bapak, tugas anak pertama, kedua, ketiga, bila perlu tugas mertua, Om, Tante, dll? Ini kan diskriminatif sekali,” tegas Lucius …Read More

CATATAN AKHIR PEKAN 22 FEBRUARI 2020 (FORMAPPI)

CATATAN AKHIR PEKAN 22 FEBRUARI 2020 Selama sepekan ini (17-22 Februari 2020), muncul berbagai isu yang tertuang dalam berbagai media massa. Terkait isu-isu tersebut, Formappi memberikan beberapa catatan yang secara khusus dinilai dari sudut padang dan respon DPR, khususnya Tupoksinya. Adapun Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) DPR tersebut adalah bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Disamping itu akan disinggung juga masalah kelembagaan, hukum dan etik anggota DPR. Pertama, Bidang Legislasi. (1) …Read More

Pengamat: Gibran dan Bobby Rusak Sistem Kaderisasi Partai

JAKARTA (HN) – Dukungan sejumlah partai politik (parpol) kepada anggota keluarga Presiden Joko Widodo dalam kontestasi pemilihan daerah (Pilkada) Serentak 2020, dinilai akan merusak sistem kaderisasi yang selama ini dibangun parpol. “Sebab, tak bisa dibantah jika suara yang diberikan, tak lepas dari nama besar Jokowi. Akibatnya, kaderisasi menjadi mati jika ada orang yang dengan bekingan keluarga bisa masuk ke jalur pilkada,” kata Komisioner Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) Lucius …Read More

Formappi: Kasus Harun Masiku, Yasonna Sudah Waktunya Mundur

Indonesiainside.id, Jakarta – Peneliti Formappi, Lucius Karus, menilai sudah waktunya bagi Yasonna Laoly mundur dari jabatannya sebagai Menkumham. Itu menyusul laporan hasil investigasi Tim Gabungan Pemeriksa terhadap Perlintasan Keimigrasian. Tim itu menyiratkan Yasonna tidak berbohong terkait keberadaan buron KPK, Harun Masiku, yang telah kembali dari Singapura pada 7 Januari 2020 lalu. Mereka menuding sikap lalai pihak vendor menjadi penyebab keberadaan Harun Masiku tidak terdeteksi di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta. “Ya …Read More

MKD Sedang Pelajari Kasus Andre Rosiade

JAKARTA – Para anggota dan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sedang mempelajari laporan masyarakat soal penggerebekan pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade di Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Setelah selesai mempelajari, MKD pasti menindaklanjuti dengan memanggil Andre. “Kami masih mempelajari laporan dari masyarakat yang sudah masuk ke MKD. Kami sesegera mungkin mengaji persoalan tersebut dengan seksama. MKD akan tetap melaksanakan proses pemeriksaan sesuai dengan …Read More

Peneliti Formappi Ragukan Niat Pemerintah Terkait Omnibus Law

INDOZONE.ID – Sejumlah pasal-pasal kontroversi terkait Rancangan Undang-undang Omnibus Law mulai bermunculan, mulai dari kewenangan DPR yang digerogoti, belum lagi kelompok buruh yang menilai RUU tersebut merugikan mereka. Alhasil, misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka lapangan kerja dan membantu masyarakat sirna karena hanya menguntungkan Pemerintah yang bebas mendatangkan investasi. “Ini misi yang sangat berbahaya dan sekaligus membuat Pemerintah sulit dipercaya punya niat jujur terkait misi Omnibus Law Ciptaker itu,” ucap …Read More