Go to Top

News

Peneliti Formappi Ragukan Niat Pemerintah Terkait Omnibus Law

INDOZONE.ID – Sejumlah pasal-pasal kontroversi terkait Rancangan Undang-undang Omnibus Law mulai bermunculan, mulai dari kewenangan DPR yang digerogoti, belum lagi kelompok buruh yang menilai RUU tersebut merugikan mereka. Alhasil, misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka lapangan kerja dan membantu masyarakat sirna karena hanya menguntungkan Pemerintah yang bebas mendatangkan investasi. “Ini misi yang sangat berbahaya dan sekaligus membuat Pemerintah sulit dipercaya punya niat jujur terkait misi Omnibus Law Ciptaker itu,” ucap …Read More

Penggerebekan PSK yang Dianggap Menyalahi Wewenang Anggota Parlemen

JAKARTA – Nama legislator asal Sumatera Barat (Sumbar) Andre Rosiade mendadak menjadi buah bibir di media sosial. Bukan tanpa alasan, Andre yang saat itu turut serta dalam penggerebekan prostitusi online dinilai menjebak pekerja seks komersial (PSK) beriniasl NN. Alih-alih mengungkap jaringan prostitusi online, anggota komisi VI DPR ini malah dianggap menyalahi wewenangnya sebagai anggota dewan. Sebab, sebagai anggota dewan Andre hanya memiliki fungsi pengawasan. Peneliti Forum Masyakarat Peduli Parlemen (Formappi) …Read More

Formappi: Tak Cukup Dievaluasi, Yasonna Mesti Dipecat

Indonesiainside.id, Jakarta – Komunitas Masyarakat Sipil Antikorupsi resmi melaporkan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan menghalangi penyidikan terhadap tersangka suap PAW anggota DPR dari PDI Perjuangan, Harun Masiku. Kader banteng itu juga sampai saat ini masih menjadi buron KPK. Laporan itu berdasarkan pernyataan Yasonna yang menyebut Harun masih diluar negeri sejak Senin, 6 Januari 2020. Namun, pada Rabu (22/1) Dirjen Imigrasi, Ronny …Read More

Formappi:‘Lautan‘ Hal Negatif di 100 Hari Kerja Jokowi

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia ( Formappi) Lucius Karus mengatakan, 100 hari pertama Joko Widodo (Jokowi)- Ma’ruf Amin menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 telah berhasil dilalui. Perjalanan kurang lebih tiga bulan itu telah menorehkan berbagai catatan. Ada yang positif dan ada yang negatif. Menurutnya, satu hal positif yang patut dicatat dari kerja 100 hari pertama Jokowi ini adalah keberhasilannya melakukan konsolidasi politik dalam waktu …Read More

Formappi: Tidak Ada Urgensi Untuk Melakukan Amandemen UUD 45

AKURAT.CO, Amandemen Undang-undang Dasar tahun 1945 terkait pengembalian kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi disinyalir akan membuat masalah baru. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai hingga saat ini tidak ada urgensi untuk melakukan amandemen terhadap Undang-undang Dasar 1945 (UUD 45). Menurutnya, UUD 45 saat ini masih sesuai untuk dijalankan sehingga amandemen tak perlu dilakukan. “Saya kira harus ditolak, bukan waktu yang tepat untuk mengamandemen UUD sekarang ini,” tegas …Read More

Hasto Dipanggil KPK, Formappi: Semoga Bukan Pencitraan

Indonesiainside.id, Jakarta – Peneliti Formappi, Lucius Karus, berharap pemanggilan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK benar-benar untuk pemeriksaan dalam kasus suap PAW anggota DPR. Ia meminta agar pemanggilan itu bukan sekedar pencitraan KPK untuk memberitahukan ke publik bahwa sedang berlangsung penegakan hukum pasca-OTT eks komisioner KPU, Wahyu Setiawan. “Kita berharap forum pemanggilan hari ini forum pemeriksaan, bukan forum untuk kompromi, sampai KPK ini bisa memastikan dia bebas intervensi kekuasaan. Kita …Read More

Dianggap Gak Galak Lagi, DPR: Lebih Penting Galak atau Uang Nasabah Jiwasraya Kembali?

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjawap pernyataan Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) yang menganggap DPR tak lagi galak ke pemerintah karena urung membentuk Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya dan digantikan dengan Panitia Kerja (Panja) di tiga komisi. Menurutnya, DPR lebih mementingkan uang nasabah kembali dibanding sekadar dianggap galak. “Sekarang, penting galak apa penting uang masyarakat itu kembali? Lebih penting kinerja perusahaan asuransi yang jeblok itu jadi bagus dan penegakan hukumnya …Read More

Tak Bentuk Pansus Jiwasraya, DPR Sudah Jinak ke Pemerintah?

Jakarta – Sebelum periode 2019-2024 ini, DPR pernah membentuk pelbagai Panitia Khusus (Pansus) mengenai kasus-kasus tertentu, misalnya soal kasus Century hingga Pelindo. Kini menyikapi kasus besar Jiwasraya, DPR lebih memilih Panitia Kerja (Panja) saja dan tak memilih Pansus. DPR dinilai sudah jinak, tak lagi galak mengawasi pemerintah. “DPR yang diperiode sebelumnya nampak sangat galak di hadapan pemerintah kini terlihat seperti tak bertaring lagi. Keberanian yang diperiode lalu masih bisa diperlihatkan …Read More

Formappi: Politik Uang Tidak Bisa Diberantas dengan Perubahan Sistem Pemilu

Jakarta, Beritasatu.com – Peneliti Senior Formappi Lucius Karus menilai politik uang tak bisa diselesaikan dengan perubahan sistem pemilu, dari proporsional terbuka ke proporsional tertutup. Menurut dia, politik uang tetap ada jika partai politik tidak berbenah dan hanya mengurus hal-hal yang tidak terkait dengan politik uang seperti sistem pemilu. “Keyakinan bahwa sistem proporsional tertutup akan mencegah politik uang hanya rekaan parpol yang merasa harus selalu punya cara untuk mempertahankan kekuasaan termasuk …Read More

Pengamat Sayangkan Jokowi Biarkan Keluarganya Maju Pilkada

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Manajer Riset Formappi Lucius Karus ‎menilai munculnya sejumlah nama keluarga Jokowi yang maju pada Pilkada 2020 sesungguhnya sudah terbaca sejak awal ketika nama Gibran dan Bobby mulai disebut-sebut akan ikut Pilkada tahun ini. “Merasa kemunculan keduanya (Gibran dan Bobby) tanpa penolakan massif dari publik. Kini bertambah lagi orang yang masih berkerabat langsung dengan Jokowi yang mau mengikuti kontestasi Pilkada 2020,” tutur Lucius Karus, Senin (20/1/2020). ‎”Bersamaan dengan …Read More

Formappi Pertanyakan RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas

Fiqhislam.com – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mempertanyakan adanya sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2020. Salah satu di antaranya adalah RUU Perlindungan Tokoh Agama. Ketua Formappi Lucius Karus mengatakan RUU ini diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mereka mendasarkan RUU ini pada situasi menjelang Pemilu 2019 yang menurut mereka ditandai dengan banyaknya kriminalisasi terhadap ulama. “Tentu saja basis argumentasi ini tidak sangat …Read More

Formappi: Target Omnibus Law Selesai 100 Hari Terlalu Ambisius

TEMPO.CO, Jakarta – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengkritik target Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar DPR segera menyelesaikan draf omnibus law dalam 100 hari terlampau ambisius dan rentan menimbulkan masalah. “Terlalu ambisius Jokowi ini” ujar Lucius saat dihubungi Tempo pada Jumat, 17 Januari 2020. Pemahaman yang minim soal konsep omnibus law saja sudah menjadi tantangan. Ia mempertanyakan target selesai membahas dalam 100 hari. Belum lagi, …Read More

Formappi Setuju Ada Batas Masa Jabatan DPR-DPRD: Harus Ada Regenerasi

Masa jabatan anggota dewan yang tak memiliki batas maksimal digugat oleh elemen masyarakat, Ignatius Supriyadi, ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Ignatius, seharusnya masa jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD dibatasi menjadi hanya dua periode seperti halnya jabatan kepala daerah. Menanggapi hal itu, peneliti Formappi Lucius Karus mengaku setuju dengan tuntutan tersebut. Menurutnya, hanya dengan pembatasan masa jabatan, eksekutif dan legislator bisa menghargai jabatannya dengan baik. “Harus ada batasan, baik di eksekutif …Read More

Formappi Pertanyakan Siapa Harun Masiku yang Dibela ‘Mati-matian’ oleh PDIP

Manajer Riset Formappi Lucius Karus mempertanyakan siapa sosok Harun Masiku yang diperlakukan istimewa dan dibela mati-matian oleh PDIP. “‎Kejanggalan utamanya adalah siapa Harun sang caleg PAW Nazaruddin sehingga dibela mati-matian oleh PDIP bahkan dengan menyingkirkan caleg lain?” ucap Lucius saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (14/1/2020). Kembali Lucius mempertanyakan kelebihan apa yang ada pada Harun, sehingga membuat PDIP seolah hanya mau memilihnya sebagai PAW Nazaruddin bahkan dalam kondisi Harun yang tidak banyak …Read More

Formappi Duga Praktik Jual Beli Kursi Pergantian Anggota DPR Sudah Lama

JAKARTA – Penangkapan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus jual beli kursi DPR lewat pergantian antarwaktu (PAW) menghebohkan publik. Bahkan, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mencurigai praktik ini terjadi sejak Pemilu legislatif (pileg) langsung dilakukan pada 2004. “Saya kira (jual beli PAW-red) sejak pemilu langsung. Ketika partai tak bisa secara langsung memutuskan siapa caleg terpilih yang mewakili partai di DPR,” kata …Read More