Go to Top

Berita

Ucapkan Kurang Ajar, Formappi: Publik Tonton Anggota DPR Seperti Preman

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Kasus pengusiran Dirut Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum atau MIND ID), Orias Petrus Moedak oleh Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Demokrat Muhammad Nasir tentu membuat masyarakat kecewa dengan Etika dan Tata Tertib rapat DPR RI. Namun diakui bahwa sikap arogan anggota DPR terhadap mitra kerja dalam rapat kerja atau Rapat Dengar Pendapat di DPR bukan baru kali ini terjadi. “Sudah ada beberapa kasus sebelumnya namun itu …Read More

Biaya Tak Sedikit, Tapi Kinerja Legislasi DPR Masih Tak Memuaskan

JAKARTA – Peneliti Formappi (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia) Lucius Karus menilai, kinerja legislasi DPR masih tak cukup memuaskan. Banyak, Undang-Undang yang pembahasannya melebihi batas waktu yang ‘semestinya’ “Untuk satu UU bisa lebih dari 3 kali masa sidang,” kata Lucius, Selasa (30/6/2020) malam tadi. Dampaknya, anggaran untuk proses UU itu pun menjadi tak efektif. Lucius menjelaskan, biaya untuk satu UU selama 3 kali masa sidang tak kurang dari Rp 7 …Read More

Legislator NasDem Sanggah Penyataan Peneliti Formappi: DPR Saat Ini Lebih Transparan dan Dialogis

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI dari fraksi Partai NasDem Willy Aditya menegaskan DPR saat ini menunjukkan transparansi dan dialogis dalam setiap pembahasan undang-undang. Willy mencontohkan pembahasan RUU Cipta Kerja yang digelar secara terbuka dan mengundang banyak pihak. Hal itu disampaikannya merespons pendapat peneliti Formappi Lucius Karus yang menyamakan DPR saat ini dengan DPR pada era Orde Baru. “Sekarang apa yang dilakukan DPR lebih transparan dan lebih dialogis. Lihat saja …Read More

Formappi: DPR Sekarang Hampir Sama dengan Era Orde Baru

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia ( Formappi) Lucius Karus menilai, kondisi DPR saat ini sama dengan kondisi parlemen ketika era pemerintahan orde baru. Menurut Lucius, DPR tidak menjalankan fungsi kontrol atau checks and balances dengan baik, melainkan hanya menjadi lembaga pemberi legitimasi atas kebijakan pemerintah. “DPR sekarang hampir terlihat sama dengan DPR era orde baru yang lebih banyak memposisikan dirinya sebagai pemberi legitimasi untuk apa yang …Read More

Formappi Khawatir Pilkada di Tengah Pandemi: Penyimpangan Jadi Leluasa

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyoroti penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar 9 Desember mendatang. Ia khawatir akan terjadi penyimpangan atau kecurangan saat proses pilkada di tengah pandemi corona. Menurutnya, pilkada di tengah pandemi corona dibutuhkan kredibilitas lembaga yang tinggi. “Bisa jadi banyak penyimpangan, mengkapitalisasi jabatannya itu, bisa menjadi sangat terbuka ketika kemudian ketidakpastian ini jadi alasan banyak kekurangan kualitas penyelenggaraan yang akan …Read More

Persiapan Pilkada 2020 Dinilai Kurang Meyakinkan

Jakarta, Beritasatu.com – Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai, persiapan Pilkada serentak yang dilakukan 9 Desember 2020 kurang meyakinkan. Hal itu ditandai dengan masih banyaknya kekurangan terhadap persiapan tahapan Pilkada yang mulai dibuka kembali pada Senin (15/6/2020) besok. “Persiapan Pilkada 2020 ini tak begitu meyakinkan. Banyak hal atau persiapan teknis yang belum siap,” kata Lusius di Jakarta, Minggu (14/6/2020). Lucius menjelaskan, ketersediaan alat kesehatan seperti …Read More

Omnibus Law Dibahas Saat Reses, Formappi: DPR Hanya Jadi Stempel Elite

Indonesiainside.id, Jakarta – Langkah DPR membahas Omnibus Law Cipta Kerja meski parlemen memasuki masa reses menjadi bukti demokrasi hanya dijadikan alat oleh elite-elite tertentu. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai DPR bersama pemerintah memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 untuk meloloskan beberapa RUU yang menguntungkan para elit. Padahal, RUU tersebut menuai kritik, bahkan menciptakan gelombang unjuk rasa mahasiswa pada September 2019 lalu. “RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang …Read More

Formappi: Klaim DPR Fokus Tangani Covid-19 Sulit Diterima

JAKARTA, KOMPAS.com – Forum Masyarakat Peduli Parlemen ( Formappi) menilai klaim Ketua DPR Puan Maharani tentang kerja-kerja DPR yang telah fokus terhadap isu penanganan Covid-19 sulit diterima. Peneliti Formappi Lucius Karus pun menyebutkan sejumlah RUU yang dibahas DPR yang dianggap sama sekali tak berkaitan dengan penanganan Covid-19. Salah satunya adalah RUU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang disahkan DPR pada rapat paripurna penutupan, Selasa (12/5/2020). “Bagaimana bisa Ketua DPR menyebutkan …Read More

Formappi : Anggaran Covid, Jangan Untuk Pundi-pundi Suara Pilkada

ZONA BANTEN – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyatakan agar pergeseran atau refocusing anggaran kota/kabupaten tidak digunakan untuk kepentingan politik. Terlebih menjaring suara dalam rangkaian Pilkada. “Terkait peluang refocusing anggaran yang berpotensi untuk terjadinya penyelewengan, saya kira kemungkinan ini semakin terbuka jika prosedur pengawasan dalam penggunaan anggaran tidak diatur secara memadai,” kata Peneliti Formappi Lucius Karus, Kamis (7/5/2020). Menurut Lucius, penyelewengan refocusing anggaran dapat terjadi terlebih menjelang pilkada serentak …Read More

DPR Belum Dengar Aspirasi Soal RUU Ciptaker

Jakarta, era.id – Keputusan pemerintah dan DPR untuk menunda pembahasan kluster ketenagakerjaan belum cukup untuk merespon keinginan publik yang menginginkan penundaan bahkan menolak pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja secara keseluruhan. Menurut Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, yang ditolak publik itu tak hanya soal isu ketenagakerjaan tetapi terlebih soal waktu pembahasan yang dianggap tidak sensitif dengan situasi pandemi virus korona atau COVID-19 saat ini. “Menunda …Read More

Formappi Minta Mendagri Tidak Ngotot Pilkada Digelar 9 Desember

Jakarta, Beritasatu.com – – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar tidak memaksa menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Alasannya, wabah virus corona atau Covid 19 belum diketahui kapan berakhirnya. “Kekakuan putusan terkait penundaan Pilkada dengan tetap menginginkan pelaksanaannya tahun ini mengabaikan situasi pandemi yang menuntut lebih banyak anggaran di daerah dan juga kesibukan warga dalam rangka mengatasi pandemi,” kata peneliti dari …Read More

Wakil Ketua DPR Pernah Positif Corona, Formappi: Bahayakan DPR dan Jurnalis

Suara.com – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menyayangkan sikap Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memilih diam saat mendapati dirinya positif Covid-19. Ia menilai sikap diam Dasco tersebut justru membahayakan keselamatan orang lain. Sebagai pimpinan DPR, Lucius berujar seharusnya Dasco dapat terbuka mengenai penyakitnya. Apalagi ia positif Covid-19, wabah yang saat ini tengah menjadi perhatian Dunia. “Kita menghargai privasi Dasco untuk menyimpan sendiri informasi soal kesehatannya, …Read More

RUU Ciptaker Tetap Dibahas di Tengah Corona, Formappi: Penyakit DPR!

Jakarta – DPR RI tetap melanjutkan proses pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja (Ciptaker). Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menilai DPR hanya memikirkan kepentingan sendiri di tengah perjuangan masyarakat melawan virus Corona (COVID-19). “Saya kira ini penyakit DPR yang sudah jadi tradisi selama ini. Mereka (DPR) selalu terlihat gagal untuk menentukan apa prioritas yang mendesak untuk dikerjakan,” kata peneliti Formappi Lucius Karus kepada wartawan, Senin (13/4/2020). “Saya kira ini adalah …Read More

Kritik Satgas Corona Bentukan DPR, Formappi: Harusnya Parlemen Fokus Awasi Pemerintah Saja

KedaiPena.Com – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formmapi) Lucius Karus menilai bahwa DPR seharusnya fokus pada pengawasan terhadap program dan juga anggaran yang digunakan pemerintah dalam penanganan pandemik Corona atau Covid 19 bukan malah membentuk satgas. “Sebagai lembaga perwakilan dan menjalankan tugas representasi melalui tiga fungsi pokok parlemen, tak semestinya DPR terjun langsung mendistribusikan sumbangan. Biarkan eksekusi bantuan itu dikerjakan oleh pemerintah dan DPR fokus pada persoalan pengawasan, pembenahan …Read More

Kata DPR, Mereka Menunda Pembelian Mobil Anggota Dewan demi Penanganan COVID-19

JAKARTA – Sebuah surat yang berkop Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) bernomor SJ/4824/SETJEN DAN BK DPR RI/PK.02/4/2020 tentang pembayaran uang muka pembelian kendaraan bagi anggota dewan beredar di media sosial dan aplikasi pesan singkat. Surat yang ditandatangani oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan tertanggal 6 April ini isinya menyebutkan, bagi anggota DPR RI yang telah dilantik pada 1 Oktober 2019 akan mendapatkan fasilitas berupa …Read More