Go to Top

Berita

Ucapan Ribka Berbahaya, Formappi: Jangan Bawa Urusan Rumah Tangga ke DPR

SuaraJakarta.id – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus menilai anggota Komisi IX dari PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning hanya membuat kegaduhan di masyarakat karena terang-terangan menolak untuk disuntik vaksin Corona (Covid-19). Terkait hal itu, Ribka pun diminta tak membawa urusan rumah tangga terkait sikap penolakaannya terhadap vaksin Covid-19 dalam rapat kerja (raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Menteri Kesehatan, Budi Gunadi di DPR RI, Selasa kemarin. Lucius menganggap …Read More

Gaji Anggota DPRD DKI Naik Tinggi, Formappi: Mereka Tak Peduli Kondisi Rakyat

Kenaikan anggaran Rancangan Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta dinilai membuktikan ‘niat terselubung’ dari anggota dewan dengan menggelar rapat pembahasan APBD di luar kota. Di mana tujuannya agar masyarakat tidak bisa mengawasi pembahasan yang dilakukan oleh anggota legislatif. Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021 oleh komisi-komisi DPRD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI akan kembali digelar di luar Jakarta. Pertimbangan utama adalah upaya mencegah …Read More

Formappi Nilai Jokowi Jadikan DPR Seperti Macan Ompong

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyampaikan evaluasinya terhadap satu tahun kinerja pemerintahan Joko Widodo – Maruf Amin. Menurutnya, kepiawaian Jokowi menggaet Partai Gerindra masuk ke dalam koalisi pemerintah telah berhasil menjadikan DPR saat ini seperti halnya macan ompong yang tak berkutik di hadapan pemerintah. “Kepiawaian Jokowi menarik Gerindra juga menjadi lonceng kematian dini parlemen sebagai lembaga penyeimbang. Ya setelah dominasi koalisi sudah semakin …Read More

Jangan hanya Akomodasi Kepentingan Elite

DPR baru saja mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di tengah pandemi covid-19. Bagaimana tanggapan Formappi? Melihat proses pembahasan RUU Cipta Kerja, kita semakin yakin proses pembahasannya sengaja dibuat tertutup. Pada tahap pembahasan tingkat I mulai terlihat RUU ini diselesaikan secara terburu-buru. Ada rapat pada Minggu (4/10) malam, kemudian Senin (5/10) sudah disahkan di paripurna. RUU yang ingin disahkan tidak dibagikan ke anggota. Terlihat draf tidak matang. Selain itu, terkesan …Read More

Formappi: Anggota DPR Positif Covid-19 Wajib Diungkap

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mengungkapkan, sampai Rabu (7/10) kemarin, ada 18 anggota DPR yang terkonfirmasi positif covid-19. Di luar jumlah tersebut, masih ada anggota DPR yang juga terpapar covid-19, namun tidak ingin diungkapkan ke publik, tanpa ada alasan yang jelas. Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), I Made Leo Wiratma menilai, seharusnya semua elemen baik pejabat, pemerintah, dan anggota DPR harus mengungkapkan kondisinya. “Jangankan seorang anggota DPR, Presiden …Read More

Formappi: Pengesahan UU Cipta Kerja Mendadak adalah Untuk Mengecoh

JAKARTA – Formappi menyatakan rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja mendadak dipercepat dari jadwal yang semula diberitahukan pada Kamis, (8/10/2020), alasan DPR karena meningkatnya Covid-19. Bagi Formappi dimajukannya jadwal itu lebih untuk mengecoh kelompok yang keberatan dengan RUU Cipta Kerja. “Sesungguhnya jadwal paripurna yang dimajukan ini lebih untuk mengecoh kelompok yang keberatan dengan RUU Cipta Kerja. Apalagi kelompok yang keberatan ini ada yang mengancam mau berdemonstrasi,” kata peneliti Formappi Forum …Read More

Sorot Proyek Lift DPR Berujung Kebakaran, Formappi Penasaran soal Anggaran

Jakarta – Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menduga ada keteledoran pihak DPR dalam peristiwa kebakaran lift di gedung Nusantara I. Formappi juga meminta agar proyek peremajaan lift di kompleks parlemen dibuka ke publik. Peneliti Formappi Lucius Karus menyoroti banyaknya masalah yang timbul pada lift di DPR. Peristiwa kebakaran yang terjadi pada Selasa (29/9) itu disebut bukan pertama kalinya. “Dari peristiwa satu ke peristiwa kebakaran yang lain, terlihat bagaimana manajemen perawatan …Read More

Formappi: Tinggi Rendahnya Partisipasi Pemilih Tergantung Penanganan Covid-19

Tinggi rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 bergantung pada keberhasilan penanganan pandemi Covid-19. Semakin baik penanganan wabah itu, potensi tingginya partisipasi juga makin besar. Sebaliknya, makin buruk keadaan pandemi, makin rendah partisipasi pemilih. Itu dikatakan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus Minggu (27/9/2020). Dia menyatakan, cuitan Azyumardi Azra tentang sikap politiknya untuk tidak mencoblos pada 9 Desember tak berpengaruh luas. Masyarakat punya pilihan dan sikap politik sendiri. …Read More

Pasangan Pelanggar Protokol Kesehatan Kudu Diumumkan

KPU dan Bawaslu didesak mengumumkan nama-nama pasangan calon (paslon) yang diduga melanggar protokol kesehatan di tahapan pendaftaran Pilkada 2020. Asas transparansi harus dijunjung tinggi agar rakyat mendapat referensi tambahan sebelum memilih pemimpin. Bawaslu telah mengumumkan, di 243 daerah telah terjadi pelanggaran di masa pendaftaran. Sebanyak 316 paslon diduga melanggar protokol kesehatan. “Pelanggaran terjadi di 243 dari 270 daerah. Jumlah paslon melanggar ada 316,” ujar Komisioner Bawaslu Fritz E Siregar, pekan …Read More

Formappi: Calon Tunggal di Pilkada Akan Merusak Demokrasi

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan calon tunggal dalam Pilkada Serentak seperti yang terjadi di Ogan Komering Ulu (OKU) akan merusak demokrasi. Karena calon tunggal berarti meniadakan kontestasi politik itu sendiri. “Calon tunggal mau bagaimana dikatakan demokrasi kalau tidak ada kontestasinya lagi. Yang pasti sudah merusak demokrasi,” ujar Lucius, saat dihubungi, Kamis (3/9/2020). Dia menjelaskan dalam Pilkada OKU 2020 diketahui terdapat koalisi raksasa dengan 11 partai …Read More

Formappi Harap DPR Tingkatkan Kinerja di HUT ke-75

JAKARTA — Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus berharap DPR semakin meningkatkan kinerjanya di usia ke-75. Khususnya, tiga fungsi DPR yakni pengawasan, legislasi, dan budgeting atau anggaran. “Para anggota DPR harus termotivasi agar semakin meningkatkan tugas pengawasan, anggaran, dan legislasi yang semuanya harus berpihak pada rakyat,” ujar Lucius lewat pesan singkat, Ahad (30/8). DPR sudah melewati proses transformasi dalam peran dan fungsinya, di usianya ke-75 ini. Salah …Read More

Formappi Kritisi Anggota DPR Dapat Uang Reses tapi Tidak Turun Dapil

Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menyayangkan perilaku anggota DPR yang tidak gunakan masa reses untuk turun ke daerah pemilihan (Dapil) dalam menyerap aspirasi masyarakat. Waktu reses malah lebih banyak tinggal di Jakarta. Padahal anggaran tiap kali reses sangat besar yaitu mencapai Rp 300 juta per anggota. “Pembahasan RUU Cipta Kerja yang secara nonstop dilakukan Badan Legislasi, baik pada masa sidang maupun sekarang pada masa reses menimbulkan persoalan serius. Fakta itu …Read More

Formappi: Rekrutmen Cakada di Pilwalkot Solo Gugurkan Harapan akan Pilkada Berkualitas

Jakarta, INDONEWS.ID – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menyebut proses pengusungan calon kepala daerah di Pilwalkot Solo menjadi contoh gugurnya harapan publik untuk menghadirkan demokrasi berkualitas. Menurutnya, proses yang bermasalah seperti ini akan berdampak pada hasil Pilkada itu sendiri. “Parpol yang kemudian menghasilkan calon-calon yang mungkin muncul di Solo. Partai-partai seperti itu yang kemudian membuat harapan kita akan hasil pilkada yang berkualitas berintegritas itu sudah sejak …Read More

Formappi Sebut DPR Tak Berdaya dengan Pemerintah soal RUU: Terlihat seperti DPR Era Orde Baru

Kamis, 9 Juli 2020 TRIBUNWOW.COM – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus menyoroti sikap dari DPR. Dilansir TribunWow.com, Lucius menilai bahwa DPR tidak berdaya dengan pemerintah. Hal ini disampaikan saat menjadi narasumber dalam acara Mata Najwa ‘Trans7’, Rabu (8/7/2020) Lucius menilai DPR saat ini lebih banyak dikendalikan atau dipengaruhi oleh pemerintah. Dirinya kemudian mencontohkan khusunya pada pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU). Baleg lagi-lagi menunjukkan bahwa kerja mereka untuk melakukan …Read More