Go to Top

CATATAN AKHIR PEKAN FORMAPPI 7 Maret 2020

CATATAN AKHIR PEKAN FORMAPPI 7 Maret 2020

Selama sepekan ini (2-7 Maret 2020), muncul berbagai isu keparlemenan yang diberitakan oleh berbagai media massa. Terkait isu-isu tersebut, FORUM MASYARAKAT PEDULI PARLEMEN INDONESIA (FORMAPPI) memberikan beberapa catatan yang secara khusus dinilai dari sudut pandang dan respon DPR, khususnya Tupoksinya. Adapun Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) DPR tersebut adalah bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Disamping itu akan disinggung juga masalah kelembagaan, hukum dan etik anggota DPR.

Pertama, Bidang Legislasi. DPR masih sibuk dengan wacana RUU Omnibus Law dan menjawab berbagai kritikan serta protes dari publik. Jawaban-jawaban DPR atas kritik masyarakat terkesan lebih menjadi jurubicara Pemerintah ketimbang sebagai penyerap aspirasi rakyat. DPR semestinya kembali ke SOP-nya  yaitu menjadi penampung aspirasi dan pejuang hak-hak rakyat dalam berhadapan dengan pemerintah.

Kedua, Bidang Anggaran. Menkeu Sri Mulyani Indrawati menilai sektor jasa Indonesia selalu negatif dan berkontribusi besar terhadap defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD) selama ini. Indonesia harus mencontoh Filipina yang berhasil menyelesaikan masalah defisit perdagangan  dengan mengembangkan sektor jasa sehingga pertumbuhan nilai jasanya besar.

Anggota Komisi XI DPR-RI, Fauzi Amro mengatakan bahwa akibat wabah virus Corona, Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp 7 triliun di sektor pariwisata. Sepinya wisatawan, baik lokal maupun mancanegara membuat omset dan pendapatan UMKM pariwisata turun drastis, sehingga kesulitan membayar kredit di bank. Ia menyarankan perlu ada kebijakan dari perbankan untuk memberi kelonggaran kepada UMKM untuk membayar utangnya.

Saran DPR terkait sektor pariwisata agar ada kebijakan dari perbankan untuk memberi kelonggaran kepada UMKM untuk membayar utangnya memang baik, tetapi masalah yang lebih mendasar adalah turut serta mencarikan solusi agar sektor jasa khususnya pariwisata dapat mengurangi beban defisit transaski berjalan seperti yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar memberi arahan kepada seluruh kepala desa yang tersebar di Jawa Barat terkait dana desa karena penyaluran dan pengelolaan Tahun 2020 untuk Jawa Barat masih mengalami permasalahan. Dana desa untuk Provinsi Jawa Barat pada 2020 sekitar Rp 5,9 triliun untuk 5.312 desa di 19 Kabupaten.

Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar juga melakukan pertemuan tertutup dengan Pimpinan KPK membahas pengelolaan dana desa Tahun 2020-2024. Ia berharap dengan pengawasan KPK, pemanfaatan dana desa semakin baik.

Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan bahwa KPK dan seluruh instansi terkait agar bersama-sama mengawal pemindahan ibu kota negara untuk mencegah terjadi tindak pidana korupsi karena banyak hal yang harus diawasi, mulai dari infrastruktur hingga proyek-proyek lainnya.

Ketiga, Bidang Pengawasan. Komisi I DPR-RI akan menjadikan Badan Intelijen Negara (BIN) hingga Kementerian Pertahanan sebagai mitra utama Panja Ketahanan Negara untuk Virus Covid-19. Menurut anggota Komisi I DPR-RI, Bobby Adhityo Rizaldi, keterlibatan militer dalam pencegahan Corona sudah dilakukan sejumlah negara. Ia ingin pembentukan Panja Ketahanan Negara tidak bertele-tele agar bisa segera bekerja dan negara memiliki instrumen pencegahan virus corona.

Wakil Ketua DPR-RI, Aziz Syamsuddin mengapresiasi pemerintah atas keterusterangannya terkait dua warga negara Indonesia yang positif terjangkit virus corona. Ia berharap Pemerintah segera mengambil langkah antisipatif guna mencegah penyebaran virus tersebut dan melakukan tindakan mitigasi COVID-19 sebelum berdampak pada perekonomian nasional.

Wakil Ketua Komisi II DPR-RI, Saan Mustofa meminta Menko Polhukam Mahfud MD tak perlu larang kepala daerah cari panggung terkait isu corona. Justru Pemerintah Pusat agar secepatnya berkonsolidasi dengan pemerintah daerah untuk membahas cara menangani corona ketimbang berwacana di publik.

Ketua DPR-RI, Puan Maharani mendesak Pemerintah melakukan langkah antisipasi untuk mencegah penyebaran virus Corona. Salah satunya dengan memperketat penjagaan di bandara dan pelabuhan sebagai pintu masuk Indonesia. Selain itu, Pemerintah agar mengedukasi kelompok masyarakat yang terpapar virus Corona dan melindungi data pribadi pasien virus Corona.

Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI, Melki Laka Lena mengatakan bahwa pihaknya berencana membentuk Tim atau desk khusus guna mengawasi kebijakan pemerintah menangani penyebaran virus Corona (Covid-19) di Indonesia. Tugas utama desk khusus adalah mengawasi berbagai kementerian yang menjalankan instruksi Presiden No. 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia.

Kesimpulan

  • Dalam sepekan ini, DPR masih sibuk dengan wacana RUU Omnibus Law, menjawab berbagai kritikan dan protes dari publik. Dari jawaban-jawaban DPR terkesan lebih menjadi jurubicara Pemerintah ketimbang sebagai penyerap aspirasi rakyat. DPR semestinya kembali ke SOP-nya menjadi pejuang hak-hak rakyat dalam berhadapan dengan pemerintah. Masih banyak RUU lain yang ada dalam Prolegnas Prioritas yang seharusnya mulai ditangani.
  • Di bidang anggaran, saran DPR terkait sektor pariwisata agar ada kebijakan dari perbankan untuk memberi kelonggaran kepada UMKM untuk membayar utangnya memang baik, tetapi masalah yang lebih mendasar adalah turut serta mencarikan solusi agar sektor jasa khususnya pariwisata dapat mengurangi beban defisit transaksi berjalan seperti yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani.
  • Kinerja pengawasan DPR tampak seperti sedang menunjukkan peningkatan, khususnya pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Banyak sumbangsih pemikiran dan solusi yang ditawarkan DPR kepada Pemerintah terkait kasus virus Corona-19. Namun dalam mengawasi kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan dana desa dan pemindahan ibu kota negara menjadi tanda tanya. Mengapa Mendes PDTT justru menggandeng KPK untuk mengawasi penyaluran dan pengelolaan dana desa di Provinsi Jawa Barat. Demikian pula KPK berinisiatif mengajak seluruh instansi terkait agar bersama-sama mengawal pemindahan ibu kota. Bukankah bidang pengawasan ini menjadi domain DPR dalam menjalankan TUPOKSI-nya.

Jakarta, 7 Maret 2020

, , , , ,