Go to Top

CATATAN AKHIR PEKAN 29 FEBRUARI 2020 (FORMAPPI)

CATATAN AKHIR PEKAN 29 FEBRUARI 2020

Selama sepekan ini (24-29 Februari 2020), muncul berbagai isu yang tertuang dalam berbagai media massa. Terkait isu-isu tersebut, Formappi memberikan beberapa catatan yang secara khusus dinilai dari sudut pandang dan respon DPR, khususnya Tupoksinya. Adapun Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) DPR tersebut adalah bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Disamping itu akan disinggung juga masalah kelembagaan, hukum dan etik anggota DPR.

Pertama, Bidang Legislasi. Ketua DPR-RI, Puan Maharani menilai Pemerintah belum maksimal sosialisasikan Omnibus Law. DPR sedang menyisir pasal-pasal yang dapat menimbulkan polemik. Selain itu, Puan juga mengkritik isi dari draft RUU Ketahanan Keluarga dan menilai isi draft RUU tersebut mengintervensi ranah privat, rumah tangga. Catatan: di satu sisi, penyisiran pasal-pasal yang dapat menimbulkan polemik dalam Omnibus Law dan kritik terhadap draft RUU Ketahanan Keluarga merupakan hal yang positif dan perlu didukung. Di sisi yang lain, menyalahkan Pemerintah semata karena belum maksimal sosialisasikan Omnibus Law sepertinya kurang bijak. Pembuat UU adalah DPR dan Pemerintah, karena itu keduanya harus sama-sama gencar untuk melakukan sosialisasi Omnibus Law.

Kedua, Bidang Anggaran. Raker Komisi X DPR-RI dengan Kemendikbud menghasilkan keputusan menaikkan anggaran Direktorat Kebudayaan Kemendikbud. Kenaikan itu seiring dengan kenaikan pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Mendikbud Nadiem Makarim bertekad ingin membawa budaya Indonesia ke panggung dunia. Catatan: kesepakatan ini tidak menjadikan tugas DPR telah selesai, tetapi harus benar-benar mengawalnya dan memastikan peningkatan anggaran itu sesuai dengan peruntukannya. Ini menjadi bagian dari tanggung jawab DPR sebagai wakil rakyat dalam ikut serta mengawasi pengelolaan dan penggunaan uang rakyat.

Ketiga, Bidang Pengawasan. Sikap anggota Komisi VI DPR-RI dari Fraksi Nasdem, Subardi patut diapresiasi karena telah memberikan perhatian yang cukup baik atas kondisi perusahaan  BUMN Indonesia. Subardi meminta Kementerian BUMN untuk mereformasi perusahaan BUMN yang sekarat, terutama perusahaan yang rentan bangkrut dan mengembalikan performanya. Ia juga mendukung terobosan Pemerintah agar jumlah BUMN yang sakit dapat dipangkas. Jangan sampai kondisi BUMN yang sakit-sakitan dibiarkan terlalu lama karena dampaknya bisa menular ke BUMN lain.

Anggota Komisi VIII DPR-RI dari Fraksi Nasdem, Lisda Hendrajoni mendukung transformasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidik dan profesionalisme. Sementara anggota Komisi XI DPR-RI dari Fraksi Nasdem, Satori menyoroti kebijakan Menkeu Sri Mulyani terkait pengenaan cukai kendaraan bermotor hingga kantong plastik. Meski bertujuan meredam tingkat polusi udara, pengenaan cukai terhadap kendaraan bermotor berpotensi menjadi pungutan ganda mengingat masyarakat sudah membayar pajak setiap tahunnya. Tentunya akan memberatkan masyarakat sehingga perlu dikaji ulang.

Komisi I DPR-RI memutuskan untuk menghentikan proses seleksi Dirut TVRI yang baru. Penghentian proses seleksi Dirut TVRI menurut anggota Komisi I DPR-RI dar Fraksi Nasdem, Muhammad Farhan karena proses politik antara Dewas dan Komisi I sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan kerja terhadap LPP TVRI belum selesai. Lagi pula belum ada persetujuan final atas pemecatan Helmy Yahya, antara Komisi I dan Dewan TVRI.

Kader Nasdem di Komisi III DPR-RI, Eva Yuliana menyayangkan tindakan berlebihan oknum polisi Polres Sleman atas tiga pembina Pramuka SMPN 1 Turi yang menjadi tersangka kasus susur sungai di Kabupaten Sleman, DIY. Menurutnya, polisi seharusnya bekerja sesuai SOP saja dan tidak perlu menggunduli ketiga tersangka. Ia minta polisi yang bertindak berlebihan itu diberi sanksi yang tegas.

Anggota Komisi VIII DPR-RI, Achmad Fadhil Muzakky Syah meminta supaya kasus jemaah umroh yang gagal berangkat ke tanah suci tidak berlarut-larut. Diharapkan segera dicarikan solusi untuk mengatasinya. Pihaknya menyesalkan Pemerintah Arab Saudi karena mengeluarkan kebijakan yang sangat mendadak sehingga mengakibatkan pemberangkatan jemaah umroh Indonesia jadi berantakan.

Anggota Komisi VIII DPR-RI dari Fraksi Nasdem, Lisda Hendrajoni menilai kebijakan yang diambil Pemerintah Arab Saudi menghentikan sementara penggunaan visa umroh dan visa wisata ke Arab Saudi sebagai keputusan yang tepat. Hal itu disebabkan penyebaran virus Corona terus meluas ke berbagai negara. Ia juga menghimbau masyarakat, khususnya umat Muslim yang berencana ke Arab Saudi untuk ibadah umroh bersabar dulu sambil menunggu sampai Pemerintah Saudi mencabut kebijakan tersebut.

Anggota Komisi I DPR-RI, Bobby Adhityo mengatakan bahwa Komisi I DPR-RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Ketahanan Negara untuk Virus Covid-19 terkait pencegahan penyebaran virus Corona. Pembentukan Panja tersebut karena penyebaran virus Corona akan berdampak multidimensi, termasuk pertahanan negara. Untuk itu, Indonesia harus siapkan secara komprehensif, mulai dari evaluasi peralatan deteksi dini, karantina hingga pemulihan di seluruh Indonesia.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua sedang memeriksa dugaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua sebesar Rp 1,85 triliun didepositokan. Tapi pihaknya mengaku belum menemukan karena dari hasil pemeriksaan LHP Keuangan Pemerintah Provinsi Papua 2019 hanya ada Rp 500 milyar lebih.

Catatan: dalam bidang pengawasan, Fraksi Nasdem mendominasi kegiatan pengawasan dalam pekan ini. Meskipun berada dalam koalisi Pemerintah, Fraksi Nasdem sangat kritis dan ini merupakan hal yang sangat positif. Mendukung pemerintah tidak berarti membebek tetapi tetap mengkritisi hal-hal yang memang perlu dikritisi. Sementara itu, terkait dengan kemungkinan ada dana otonomi khusus (Otsus) Papua yang didepositokan sebesar Rp. 1,85 triliun, DPR harus bergerak cepat untuk turut melakukan pengawasan agar tidak ada kebocoran dan dana otsus dapat bermanfaat secara efektif dan efisien.

Keempat, Bidang Kelembagaan, Hukum dan Etik. Ketua MPR-RI, Bambang Soesatyo mengapresiasi capaian kinerja Mahkamah Agung (MA) dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2019. Salah satu keberhasilan MA adalah menurunkan perkara mangkrak dari sebelumnya sejumlah 20.275 perkara menjadi 217 pada tahun 2019. Dalam sejarah MA, baru kali ini jumlah perkara yang mangkrak bisa ditekan serendah ini. Tidak salah bila lembaga peradilan lain belajar dari MA. Catatan: Memang Bambang Soesatyo adalah juga anggota DPR yang dapat melakukan pengawasan meski kini menjadi Ketua MPR-RI. Namun agak aneh kalau penilaian atas keberhasilan MA dilakukan oleh seorang Pimpinan MPR-RI. Secara kelembagaan, seharusnya penilaian ini dilakukan oleh DPR, apakah itu pimpinan DPR atau Komisi III DPR yang menangani bidang hukum. Jadi lembaga-lembaga negara itu mesti menata diri kembali agar dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan amanat yang diberikan oleh UUD 1945.

Kesimpulan:

  • Di Bidang Legislasi. Di satu sisi, penyisiran pasal-pasal yang dapat menimbulkan polemik dalam Omnibus Law dan kritik terhadap draft RUU Ketahanan Keluarga merupakan hal yang positif dan perlu didukung. Di sisi yang lain, menyalahkan Pemerintah semata karena belum maksimal sosialisasikan Omnibus Law sepertinya kurang bijak. Pembuat UU adalah DPR dan Pemerintah, karena itu keduanya harus sama-sama gencar untuk melakukan sosialisasi Omnibus Law.
  • Di Bidang Anggaran. Kesepakatan ini tidak menjadikan tugas DPR telah selesai, tetapi harus benar-benar mengawalnya dan memastikan peningkatan anggaran itu sesuai dengan peruntukannya. Ini menjadi bagian dari tanggung jawab DPR sebagai wakil rakyat dalam ikut serta mengawasi pengelolaan dan penggunaan uang rakyat.
  • Di Bidang Pengawasan. Fraksi Nasdem mendominasi kegiatan pengawasan dalam pekan ini. Meskipun berada dalam koalisi Pemerintah, Fraksi Nasdem sangat kritis dan ini merupakan hal yang sangat positif. Mendukung pemerintah tidak berarti membebek tetapi tetap mengkritisi hal-hal yang memang perlu dikritisi. Sementara itu, terkait dengan kemungkinan ada dana otonomi khusus (Otsus) Papua yang didepositokan sebesar Rp. 1,85 triliun, DPR harus bergerak cepat untuk turut melakukan pengawasan agar tidak ada kebocoran dan dana otsus dapat bermanfaat secara efektif dan efisien.
  • Bidang Kelembagaan, Hukum, dan Etik. Memang Bambang Soesatyo adalah juga anggota DPR yang dapat melakukan pengawasan meski kini menjadi Ketua MPR-RI. Namun agak aneh kalau penilaian atas keberhasilan MA dilakukan oleh seorang Pimpinan MPR-RI. Secara kelembagaan, seharusnya penilaian ini dilakukan oleh DPR, apakah itu pimpinan DPR atau Komisi III DPR yang menangani bidang hukum. Jadi lembaga-lembaga negara itu mesti menata diri kembali agar dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan amanat yang diberikan oleh UUD 1945.

Jakarta, 29 Februari 2020

, , , , , , ,